Salin Artikel

Cegah Penyebaran Omicron, Pemerintah Diminta Batasi Turis Asing

"Menurut para epidemiolog, varian Omicron ini berasal dari luar negeri sehingga Pemerintah harus membatasi akses pelancong  dari luar negeri ke Indonesia untuk mencegah masuknya varian Omicron Covid-19," kata Netty saat dihubungi, Kamis (30/12/2021).

Menurut dia, pembatasan akses para turis itu juga mesti diikuti dengan pengetasan, pelacakan, serta isolasi dan karantina secara ketat.

Ia menegaskan, pemerintah mesti memastikan bahwa turis yang datang ke Indonesia menjalani protokol kesehatan secara menyeluruh.

"Khusus untuk proses karantina bagi PMI dan pelajar yang akan ditempatkan di Wisma Atlet dan lokasi lainnya, perlu diperbaiki tata cara dan prosedurnya mulai dari bandara sampai ke tujuan agar tidak memicu kegaduhan seperti yang dikeluhkan warga dan menjadi ramai di berbagai media," ujar dia.

Di samping itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu juga menilai pemerintah perlu mengedukasi masyarakat soal gejala dan sifat dari varian Omicron serta mendorong mereka untuk segera melapor jika menemukan kasus Omicron di lapangan.

"Jangan hanya ribut soal masuknya Omicron, tapi masyarakat tidak diberitahu bagaimana langkah mitigasinya," kata Netty.

Ia menyebut, pemerintah pun mesti meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan di dalam negeri untuk mengantisipasi lonjakan kasus.

Netty juga mengingatkan agar laju vaksinasi Covid-19 terus ditingkatkan, termasuk memastikan pengadaan dan distribusinya ke daerah-daerah.

"Pemerintah juga tidak perlu takut untuk memperketat mobilitas masyarakat jika memang itu yang dibutuhkan untuk menghadapi Omicron," kata dia.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, kasus Covid-19 akibat penularan varian Omicron di Indonesia paling banyak ditemukan dari pelaku perjalanan asal Turki dan Arab Saudi.

Nadia mengatakan, mereka yang melakukan perjalanan dari Turki kebanyakan adalah para wisatawan. Sementara, mereka yang tiba dari Arab Saudi mayoritas adalah pekerja migran Indonesia (PMI).

"Dari Turki itu kebanyakan wisatawan, tapi kalau dari negara Arab Saudi dan beberapa negara lainnya kebanyakan PMI," kata Nadia dalam diskusi secara virtual melalui kanal YouTube BNPB, Kamis.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/30/22324291/cegah-penyebaran-omicron-pemerintah-diminta-batasi-turis-asing

Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke