Pemerintah Akan Fokus Tangani Kemiskinan Ekstrem di 212 Kabupaten/Kota pada 2022

Hal ini disampaikan Ma'ruf seusai memimpin rapat tentang penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait di Jakarta, Selasa (21/12/2021).

"Setelah kita melakukan upaya penanganan di 2021 untuk 35 kabupaten di 7 provinsi, maka pada 2022 ini direncanakan sekitar 212 kabupaten/kota yang akan kita tangani," kata Ma'ruf, Selasa, dikutip dari keterangan video.

Ma'ruf menuturkan, penanganan kemiskinan ekstrem yang akan dilakukan pemerintah pada 2022 akan berfokus pada perluasan pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem.

Beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain penambahan bantuan sosial serta peningkatan layanan dasar dan konektivitas wilayah.

Ia berharap, rencana aksi itu dapat mulai dilakukan pada kuartal pertama tahun 2022 karena pemerintah telah mempersiapkannya lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Jadi kita sudah lebih awal melakukan penanganan dengan harapan bahwa 2022 ini 212 kabupaten itu sudah kita entaskan, sehingga sisanya nanti itu kita bisa selesaikan di 2023 dan di 2024 kemiskinan ekstrem itu sudah nol persen," ujar Ma'ruf.

Di samping itu, Ma'ruf menuturkan, pemerintah secara khusus membahas kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir karena dari daftar wilayah penanganan kemiskinan ekstrem mayoritasnya adalah wilayah pesisir.

Ia mencontohkan, dari 35 kabupaten yang jadi fokus penanganan kemiskinan ekstrem pada 2021, ada 24 kabupaten atau sekitar 70 di antaranya adalah wilayah pesisir.

Begitu pula dari 212 kabupaten/kota pada 2022, terdapat 147 kabupaten/kota atau 69 persen yang berada di wilayah pesisir.

"Karena itu di samping kita membahas secara keseluruhan, kita juga melakukan upaya penenakan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah pesisir," kata Ma'ruf.

Ma'ruf pun membeberkan sejumlah tantangan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir antara lain pendidikan kepala rumah tangga yang tidak berskolah atau hanya lulusan sekolah dasar.

Kemudian, dari sisi perumahan, permukiman di wilayah pesisir umumnya tidak memiliki akses sanitasi, air bersih, dan penerangan yang memadai dibandingkan wilayah lainnya.

"Akses layanan dasar, akses fasilitas kesehatan relatif lebih buruk terutama terkait rumah sakit bersalin dan poliklinik," ujar Ma'ruf.