Jokowi: Jangan Sampai BUMDes Hanya Dapat Sertifikat, tetapi Kegiatan Enggak Jelas

Presiden mengingatkan BUM Des tidak boleh hanya mendapat sertifikat tetapi tidak memiliki kegiatan.

"Jangan kita terpaku pada jumlahnya. Aktivitas, kualitas kegiatan di dalamnya harus betul-betul di lapangan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh rakyat kita," ujar Jokowi dalam acara peluncuran Sertifikat Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional BUM Desa di Hotel Bidakara yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/12/2021).

"Jangan hanya dapat sertifikat badan hukum, kemudian buat plang, 'BUM Des Desa Sukamakmur' misalnya. Hanya itu saja, tapi kegiatannya enggak ada, enggak jelas," tegasnya.

Jokowi mengungkapkan, keberadaan BUMDes sendiri sudah mengalami kenaikan drastis sebesar 600 persen sejak 2014 lalu.

Yakni dari 8.100 BUMDes menjadi 57.200 BUMDes saat ini.

Oleh karenanya, Jokowi ingin semua pihak benar-benar bekerja memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Selain itu, kepala negara juga berpesan agar BUMDes harus mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang bermanfaat.

"Jangan sampai justru mematikan ekonomi rakyat yang sudah ada. Misalnya, di desa ada toko-toko yang kecil itu ada 5-10 toko. Lalu BumDes bikin toko yang lebih gede. Lalu yang 10 mati, yang ini hidup lebih gede. Ini yang tidak baik," jelas Jokowi.

"Bukan itu. Saudara-saudara ini harus memicu dari yang 10 jadi 20, yang 10 dari kecil jadi menengah atau besar. Tugas itu yang kita inginkan, bukan mematikan yang sudah ada. Berorientasi pada pembentukan usaha baru yang belum ada tapi dibutuhkan oleh masyarakat," ungkapnya.

Sehingga masyarakat tidak harus ke kota kecamatan atau kota kabupaten untuk mencari barang keperluan sehari-hari. Tetapi cukup di desa sudah terpenuhi dan BUMDes mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu.

Lebih lanjut Jokowi juga meminta agar BUMDes juga bisa mengonsolidasikan usaha rakyat untuk memudahkan pasokan. Misalnya untuk membeli pupuk bisa dikonsolidasikan di BUMDes.

"Bisa juga bekerja sama misalnya dengan perusahaan perkebunan untuk mengambil kegiatan, misalnya transportasinya," kata Jokowi.

"Saya nanti akan pesan kepada usaha swasta maupun BUMN, baik perkebunan, baik pertambangan maupun perkebunan yang di desa-desa untuk mengikutkan BumDes dalam kegiatan-kegiatan mereka," lanjutnya.

Jokowi mengakui dia tidak ingin warga desa hanya menjadi penonton hasil tambang atau hasil bumi diambil ke luar daerah.

"Libatkan. Nanti saya sampaikan dengan tegas melibatkan BumDes bersama dalam kegiatan mereka," tambahnya.