KPK Sampaikan Pentingnya Pendidikan Antikorupsi dan Peran Masyarakat di Forum PBB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan pentingnya pendidikan antikorupsi dan peran serta masyarakat dalam upaya global pencegahan korupsi.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana dalam konferensi Negara Pihak pada Konvensi PBB Menentang Korupsi di Sharm El Sheikh, Mesir yang berlangsung 13-17 Desember 2021.

"Strategi pencegahan tidak akan lengkap tanpa pendidikan antikorupsi yang kuat yang mempromosikan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan budaya tolak korupsi di semua lapisan masyarakat," kata Wawan dalam keterangan yang diterima, Sabtu (18/12/2021).

Adapun KPK menjadi salah satu perwakilan Indonesia dalam penyelenggaraan sesi ke-9 konferensi tersebut.

Wawan menjelaskan, dalam implementasi pendidikan antikorupsi, KPK diklaim menerapkan beberapa langkah di antaranya penerbitan modul pendidikan antikorupsi untuk semua tingkat pendidikan dan perangkat pendidikan antikorupsi lainnya.

Hal itu disampaikannya dalam pernyataan nasional Indonesia pada agenda item 4 dengan fokus pembahasan terkait isu pencegahan korupsi.

Kala itu, Indonesia mengusulkan tiga poin yang dapat dilakukan dunia internasional dalam meningkatkan strategi pencegahan korupsi.

Pertama, penguatan peran lembaga antikorupsi dan pengawasan.

"Lembaga antikorupsi serta lembaga terkait dengan mandat pengawasan, seperti lembaga audit, harus diberikan independensi yang diperlukan agar mereka dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya,” terang Wawan.

Kedua, perlunya mendorong dan meningkatkan partisipasi multistakeholder. Wawan mengatakan, partisipasi dari semua pemangku kepentingan yakni masyarakat, media, dan sektor swasta memainkan peran penting dalam mendorong dialog publik tentang korupsi.

Selain itu, peran ketiganya juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif korupsi.

Berikutnya, Wawan mengungkapkan pentingnya penanganan keterkaitan antara korupsi dan kejahatan terorganisir (organized crime).

"Indonesia menekankan pentingnya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan menyusun langkah pencegahan yang holistik. Yakni terkait peran korupsi dalam memfasilitasi kejahatan transnasional terorganisir seperti perdagangan manusia, penyelundupan migran, dan penyelundupan narkoba," jelasnya.

Perlu diketahui, konferensi ini melibatkan negara pihak, negara peninjau, organisasi internasional dan regional, serta lembaga madani. Konferensi dihadiri oleh sekitar 2.700 peserta.

Adapun pertemuan dilaksanakan setiap dua tahun sekali untuk memfasilitas pertukaran informasi dan praktik terbaik di antara negara-negara mengenai berbagai upaya anti-korupsi, meliputi pencegahan, penegakan hukum dan pemidanaan, kerja sama internasional, bantuan teknis, pemulihan aset dan reviu mekanisme UNCAC (United Nations Convention Againts Corruption).