Salin Artikel

Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, RUU TPKS Tak Dibahas di Rapat Paripurna DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah menyampaikan interupsi jelang pidato akhir tahun Ketua DPR Puan Maharani, dalam Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/12/2021).

Interupsi tersebut terkait tidak adanya pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai inisiatif DPR. Sementara, saat ini banyak pihak menganggap Indonesia darurat kekerasan seksual.

"Saat ini ada ratusan ribu korban kekerasan seksual di luar sana, dan sebagian bahkan ada di gedung ini, benar-benar berharap atas kebijaksanaan pimpinan dan kita semua agar dalam forum yang terhormat ini, kita bisa bersama-sama mengesahkan RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR," ujar Luluk, Kamis.

Luluk mengatakan, korban kekerasan seksual terus bertambah, tindak pandang usia, latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Bahkan kasus kekerasan juga terjadi di lembaga yang mengajarkan kebijakan dan kebaikan.

Lantas, Luluk menyinggung kasus kekerasan seksual yang sejauh ini terungkap ke publik.

Ia menyebutkan kasus kekerasan seksual yang dilakukan pembimbing agama. Kemudian kasus mahasiswi berinisial NW yang bunuh diri akibat eksploitasi seksual.

Luluk meminta agar DPR mengutamakan kemanusiaan dibandingkan kepentingan politik jangka pendek.

"Begitu banyak yang sudah menunggu dan menilai bahwa DPR gagal dan tidak memiliki sense of crisis adanya darurat kekerasan seksual. Enough is enough," ujar dia.

"Saya kira kita semua tidak ingin menjadi bagian yang tidak memiliki sense of crisis tersebut," ucap Luluk.

Namun, hingga Rapat Paripurna berakhir, RUU TPKS tidak dibahas. Ketua DPR Puan Maharani menjamin bahwa pengesahan rancangan legislasi ini hanya masalah waktu dan rencana pengesahan akan digulirkan lagi pada awal masa sidang tahun depan.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menetapkan draf RUU TPKS dalam rapat pleno pada Rabu (8/12/2021) siang.

Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi menyatakan mendukung RUU TPKS, yakni Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP.

Sementara, Fraksi Partai Golkar meminta agar persetujuan ditunda karena masih ingin mendengarkan masukan publik, sedangkan Fraksi PKS tegas menolak.

Rencananya, draf RUU TPKS akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS Willy Aditya mengatakan, masih ada satu tahap lagi untuk mengesahkan RUU TPKS, yakni pembahasan bersama pemerintah.

Ia meyakini, pembahasan dengan pemerintah akan berjalan lancar, hanya menyempurnakan draf RUU TPKS yang sudah disetujui oleh Badan Legislasi DPR.

"Kita masih ada satu paripurna penutupan dan Insya Allah kita masukkan di paripurna penutupan untuk dijadikan hak inisiatif dari DPR," kata Willy.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/16/13280711/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-ruu-tpks-tak-dibahas-di-rapat-paripurna

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi Pemilu 2024: Bukan Pameran UMKM

PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi Pemilu 2024: Bukan Pameran UMKM

Nasional
Surya Darmadi Batal Diperiksa karena Kurang Fit

Surya Darmadi Batal Diperiksa karena Kurang Fit

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Produsen Kunci Rantai Pasok Baterai Litium

Jokowi Sebut Indonesia Produsen Kunci Rantai Pasok Baterai Litium

Nasional
Puan: Tahun Politik Datang Lebih Awal, Jadi Perbincangan di Media Sosial hingga Warung Kopi

Puan: Tahun Politik Datang Lebih Awal, Jadi Perbincangan di Media Sosial hingga Warung Kopi

Nasional
KIB Bakal Gelar Pertemuan Oktober, Sekjen PPP Isyaratkan Sinyal Bertambahnya Parpol Ke Koalisi

KIB Bakal Gelar Pertemuan Oktober, Sekjen PPP Isyaratkan Sinyal Bertambahnya Parpol Ke Koalisi

Nasional
3 Parpol Disebut Berkomunikasi dengan Koalisi Gerindra-PKB

3 Parpol Disebut Berkomunikasi dengan Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
Komnas Perempuan Masih Dalami Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo

Komnas Perempuan Masih Dalami Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo

Nasional
Jokowi Pamer Keberhasilan Bongkar Kasus Korupsi Besar, Jiwasraya hingga Garuda

Jokowi Pamer Keberhasilan Bongkar Kasus Korupsi Besar, Jiwasraya hingga Garuda

Nasional
KPK Duga Pejabat Sengaja Kirim Laporan LHKPN Tak Lengkap

KPK Duga Pejabat Sengaja Kirim Laporan LHKPN Tak Lengkap

Nasional
Bawaslu: Parpol Punya Waktu 3 Hari Ajukan Sengketa Pendaftaran Pemilu 2024

Bawaslu: Parpol Punya Waktu 3 Hari Ajukan Sengketa Pendaftaran Pemilu 2024

Nasional
Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir, Apa Saja Tugasnya?

Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir, Apa Saja Tugasnya?

Nasional
Di Sidang Tahunan MPR, Puan Harap IKN Jadi Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan

Di Sidang Tahunan MPR, Puan Harap IKN Jadi Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan

Nasional
Imparsial Minta Pemerintahan Jokowi Segera Ungkap Pelanggaran HAM Kasus Munir

Imparsial Minta Pemerintahan Jokowi Segera Ungkap Pelanggaran HAM Kasus Munir

Nasional
Bekuk Kasat Narkoba Polres Karawang, Bareskrim Sita 101 Gram Sabu dan Uang Rp 27 Juta

Bekuk Kasat Narkoba Polres Karawang, Bareskrim Sita 101 Gram Sabu dan Uang Rp 27 Juta

Nasional
PPKM Level 1 Jawa-Bali Mulai 16-29 Agustus, Ini Aturan Lengkapnya

PPKM Level 1 Jawa-Bali Mulai 16-29 Agustus, Ini Aturan Lengkapnya

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.