Munarman: Kalau Saya Mempersiapkan Terorisme, Semua Pejabat Tinggi Sudah Pindah Alam

Munarman mengatakan, jika dia memang tergabung dalam kelompok terorisme, para pejabat negara yang hadir pada Aksi Bela Islam III, 6 Desember 2016 di Monas, Jakarta sudah tidak selamat.

“Kalaulah tuduhan yang disematkan (pada) saya itu benar untuk mempersiapkan terorisme, maka sudah dapat dipastikan bahwa seluruh pejabat tinggi yang hadir di Monas tanggal 2 Desember 2016 sudah pindah ke alam lain,” kata Munarman dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (15/12/2021).

Adapun Munarman menyampaikan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang diberikan padanya.

Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Munarman menggerakkan orang lain untuk melakukan terorisme.

Jika ia memang berbaiat dengan kelompok terorisme, menurut Munarman, momen tersebut merupakan kesempatan emas untuk melancarkan aksinya.

“Namun faktanya, para pejabat tinggi negara aman dan baik-baik saja. Bahkan bisa menjabat hingga saat ini,” kata dia.

Adapun sejumlah pejabat negara hadir dalam Aksi Bela Islam III tahun 2016 tersebut. Mereka  di antaranya Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, serta Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Munarman juga mengatakan bahwa sejak tahun 2016 hingga 2020, ia aktif berkunjung ke berbagai kantor pejabat negara dengan aman.

“Semuanya berlangsung tanpa ada kejadian yang mengarah pada tindakan terorisme apa pun," ucap dia. 

Munarman didakwa berbaiat pada kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) sejak tahun 2014.

Ia diduga jaksa terlibat pada serangkaian aksi untuk menggalang dukungan pada ISIS di Makassar dan Deli Serdang tahun 2015.

Munarman didakwa dengan tiga pasal berbeda yaitu Pasal 14 atau Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003.

Selain itu, Pasal 13 huruf c Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003.