Salin Artikel

Anstisipasi Lonjakan Kasus Saat Nataru, Satgas Covid-19 Paparkan Indikator yang Harus Dipantau Pemerintah

KOMPAS.com – Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas)Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, meski kondisi kasus Covid-19 saat ini terkendali, pengalaman membuktikan selama ini Indonesia belum berhasil melewati periode libur panjang tanpa kenaikan kasus.

Untuk itu, dia meminta kesiapan semua pihak menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sejak dini agar penularan Covid-19 tidak meningkat dan meluas.

"Kesiapan menuju periode Nataru menjadi penting agar kita dapat bersama-sama mencegah naiknya kasus sejak saat ini," katanya dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (9/12/2021).

Wiku pun memaparkan, terdapat sejumlah indikator harus dipantau terus menerus dalam persiapan menghadapi Nataru.

Pertama, perkembangan kasus. Meski kondisi nasional masih terkendali, kasus harian di enam provinsi sempat naik signifikan.

Enam provinsi tersebut, di antaranya Lampung dengan kasus harian dari 1 menjadi 18 kasus dalam 4 hari, Bangka Belitung naik dari 8 menjadi 15 kasus dalam 2 hari, dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta naik dari 41 menjadi 70 kasus dalam 2 hari.

Kemudian  Jawa Barat naik dari 29 menjadi 83 kasus dalam 3 hari, Nusa Tenggara Timur (NTT) naik dari 3 menjadi 27 kasus dalam 3 hari, dan Papua Barat naik dari 4 menjadi 13 kasus dalam 5 hari.

Kedua, angka reproduksi efektif (RT) atau potensi penularan dalam suatu populasi. Dalam beberapa waktu dekat ini, angka RT mulai menunjukkan kenaikan di beberapa provinsi.

Wiku pun menegaskan ini adalah alarm dini dalam penetapan langkah-langkah pengendalian.

Ada dua pulau yang mengalami kenaikan, yaitu Jawa dari 0,95 pada 11 November 2021 naik menjadi 0,978 per 2 Desember 2021 dan Sulawesi dari 0,95 pada 11 November 2021 menjadi 0,978 per 2 Desember 2021.

Dia pun mengimbau semua pihak mencermati penerapan protokol kesehatan (prokes) karena naiknya RT pada beberapa wilayah tidak dibarengi dengan kepatuhan akan prokes.

"Padahal ini aspek penting mencegah penularan. Data menunjukkan, 32 kabupaten atau kota tidak patuh memakai masker dengan angka kurang dari 60 persen warga patuh," jelasnya mengutip covid19.go.id, Kamis.

Ketiga, mobilitas penduduk. Indikator menunjukkan potensi ruang penularan. Kabar baiknya, saat ini mobilitas per pulau, yaitu Bali, Jawa, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Sumatera menunjukkan penurunan sejak awal November.

Namun, Pulau Maluku memiliki mobilitas yang lebih tinggi dari data pembanding pada Februari 2020. Sementara itu, Pulau Nusa Tenggara berada sedikit di bawah pembanding tersebut.

Oleh karenanya, untuk mencegah kenaikan periode Nataru, mobilitas penduduk harus terus dikendalikan dan dilakukan dengan aman.

“Masyarakat dimohon melakukan mobilitas hanya ketika diperlukan dan tetap mematuhi prokes dan menyiapkan prasyarat perjalanan yang diperlukan seperti testing dan vaksinasi,” ungkap Wiku.

Keempat, dari sisi kuratif. Kesiapan fasilitas kesehatan untuk menangani pasien Covid-19 merupakan aspek yang harus terus diperhatikan.

Sejauh ini, Indonesia masih tetap mempertahankan kesiapsiagaan. Ini terlihat dari data tempat tidur untuk Covid-19 yang cenderung tetap dan belum dikonversi kembali.

Meski secara nasional jumlah keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) isolasi di rumah sakit rujukan menunjukkan tren penurunan, beberapa provinsi justru menunjukkan kenaikan.

Provinsi-provinsi tersebut, seperti di Nusa Tenggara Timur dari 8, 97 persen per 7 Desember menjadi 10,31 persen sehari setelahnya, Kalimantan Tengah dari 1,51 persen per 5 Desember menjadi 2,14 persen per 8 Desember.

Kemudian, Gorontalo dari 0 persen pada tanggal 5 naik menjadi 1,11 persen per 8 Desember. Papua dari 10,65 persen per 5 Desember menjadi 11,26 persen pada 8 Desember.

Lalu, Aceh 3,62 persen per 3 Desember naik menjadi 7,61 persen per 8 Desember. Jawa Tengah dari 2,02 persen per 5 Desember menjadi 2, 38 persen per 8 Desember.

Kelima, pelaporan kinerja posko tingkat desa atau kelurahan juga perlu diperhatikan. Pasalnya, jumlah posko yang memantau kepatuhan di daerah menurun dalam sembilan minggu terakhir.

Data menunjukkan, laporan tertinggi tercatat pada 3 Oktober 2021, yaitu sejumlah 5,5 juta laporan. Per minggu ini hanya masuk sejumlah 3 juta laporan.

“Harus menjadi perhatian pada 17 provinsi yang sudah dua minggu tidak melaporkan pembentukan posko,” lanjut Wiku.

Ketujuh belas provinsi tersebut, di antaranya Bali, Banten, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), NTT, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.

Wiku menegaskan, dari penjabaran data-data tersebut, dari RT, data kasus, kepatuhan prokes, kinerja posko, mobilitas penduduk, hingga BOR menunjukkan perkembangan yang kurang baik, terutama pada beberapa wilayah yang sudah disebutkan.

"Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta untuk memperbaiki keadaan di daerahnya selambat-lambatnya minggu depan," tegasnya.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk mempertahankan disiplin prokes, melakukan mobilitas dengan aman pada saat diperlukan, serta mengikuti dalam program vaksinasi.

"Penting untuk diingat pemerintah telah mempelajari dampak kenaikan kasus dari lonjakan kasus pertama dan kedua pascalibur panjang. Maka dari itu, kami akan mengambil semua langkah antisipatif sejak dini," jelasnya.

Adapun, pemerintah tengah menggencarkan program vaksinasi sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran Covid-19 dengan cara memperkuat kekebalan komunitas dan meminimalkan risiko bagi mereka yang terpapar.

Selain itu, pemerintah juga mengajak semua pihak tidak lengah dan tetap mewaspadai penyebaran virus corona dengan disiplin protokol kesehatan (prokes).

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 bahkan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2021 yang menyebutkan, setiap individu yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan dan mematuhi prokes 6M.

Prokes 6M yang dimaksud adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/10/19501561/anstisipasi-lonjakan-kasus-saat-nataru-satgas-covid-19-paparkan-indikator

Terkini Lainnya

Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke