Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah

Trubus berpendapat, dalam situasi krisis seperti pandemi Covid-19, komunikasi dari pemerintah semestinya disampaikan melalui satu pintu.

"Kejadian ini mencerminkan buruknya komunikasi publik di pemerintah, karena itu menurut saya yang harus dilakukan pemerintah sekarang adalah membuat satu pintu saja komunikasinya. Kalau dulu yang dilakukan Pak Yuri, jadi tidak boleh ada informasi yang dari sumber lain," kata Trubus saat dihubungi, Kamis (9/12/2021).

Trubus mengatakan, pemerintah daerah semestinya tidak terlalu buru-buru dalam mengumumkan temuan mereka ke publik, tetapi harus dikoordinasikan dahulu dengan pemerintah pusat.

Namun, menurut Trubus, sering kali informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah justru tidak direspons oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu, jika pemerintah pusat khawatir terhadap informasi yang simpang siur dari pemerintah daerah, semestinnya pemerintah pusat juga terbuka dengan informasi dari pemerintah daerah.

"Pemerintah harus melakukan pendekatan yang menekankan kepada komunikasi timbal balik. Jadi dari pemerintah daerah berkoordinasi dulu sebelum menginformasikan, ini kan minimnya koordinasi dalam kebijakan itu," kata dia.

Trubus mengatakan, simpang siurnya informasi mengenai varian Omicron di Bekasi semestinya jadi pintu masuk bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola penanganan Covid-19.

Sebab, kasus miskomunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah berulang kali terjadi selama pandemi.

"Kalau ini salah, ini sebagai sebuah pembelajaran bagaimana memperbaiki taga kelola pengendalian Covid-19. Kalau informasi itu benar, pemerintah harus secara ksatria (menganggap) itu bagian dari pembenahan pengendailan Covid," kata Trubus.

Rabu kemarin, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti yang mengatakan, empat warga DKI Jakarta terpapar varian B.1.1.529 atau Omicron berdasarkan hasil tes Covid-19 di Laboratorium Farmalab, Kabupaten Bekasi.

Pernyataan tersebut dimuat di laman resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi, bekasikab.go.id dan dikutip sejumlah media.

Belakangan, pernyataan Kadinkes Kabupaten Bekasi tersebut dibantah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Lembaga Eijkman pun ikut komentar. Pihak Dinkes Kabupaten Bekasi juga menarik pernyataan itu.