Puan: Mari Perjuangkan agar RUU TPKS Bisa Segera Disahkan

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengatakan, hingga kini, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih tinggi.

Oleh karenanya, dia menegaskan komitmen DPR untuk mencegah dan menghapuskan berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk bagi perempuan. Salah satu caranya melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Mari kita bersama memperjuangkan agar RUU TPKS bisa segera disahkan. DPR RI percaya semua rakyat Indonesia, khususnya perempuan, berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan,” kata Puan, dikutip dari dpr.go.id, Jumat (26/11/2021).

Selain itu, Puan meminta seluruh perempuan di Indonesia untuk tidak takut bersuara ketika menerima pelecehan atau tindak kekerasan.

Sebab, lanjut dia, banyak sekali kasus kekerasan terhadap perempuan tidak dilaporkan karena korban merasa takut atau malu.

“Segera cari bantuan baik kepada teman, keluarga, atau pihak berwajib bila mendapatkan pelecehan. Saat ini juga banyak elemen masyarakat yang berfokus membantu korban-korban kekerasan, maka tidak perlu takut untuk melapor atau meminta bantuan,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut juga mengingatkan pemerintah untuk berkomitmen memberikan perlindungan kepada perempuan dari segala bentuk kekerasan, terutama bagi mereka yang menjadi korban.

“Kebijakan pemerintah harus berpihak kepada keamanan dan keselamatan kaum perempuan. Kawal dan cegah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Kita semua harus bertekad memberikan perlindungan kepada seluruh perempuan Indonesia,” tuturnya.

Dalam peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang diperingati setiap 25 November, Puan juga mengajak seluruh elemen bangsa menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan mengampanyekan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

“Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan harus menjadi momentum untuk mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan,” katanya.

Puan pun mengajak seluruh masyarakat membangun kesadaran atas bentuk-bentuk kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan.

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu menilai, edukasi sejak dini mengenai pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan.

Sebab, banyak kasus-kasus kekerasan atau pelecehan seksual terjadi lantaran ketidaktahuan.

“Sering kali masyarakat belum paham bahwa beberapa tingkah laku yang dilakukan adalah termasuk bentuk-bentuk pelecehan kepada perempuan,” jelasnya.

Dia mencontohkan, siulan, komentar atas tubuh, main mata, menyentuh, hingga termasuk komentar seksis dan rasis merupakan tindak pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan.

“Dan pelecehan yang paling banyak dialami perempuan justru terjadi di ruang publik, seperti jalanan umum dan sarana transportasi. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Puan menambahkan, peran serta masyarakat juga penting untuk mencegah terjadinya kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan.

“Edukasi sejak dini mengenai pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan dengan mengedepankan pemahaman tentang gender equity dan gender equality,” ujarnya.

Puan turut menyoroti hasil Survei Nasional Koalisi Ruang Publik pada 2019 yang menyatakan, lebih dari 50 persen orang sekitar tidak melakukan intervensi ketika terjadi pelecehan seksual.

Maka dari itu, dia meminta semua pihak untuk lebih peduli akan kasus-kasus pelecehan seksual, sekecil apa pun bentuknya. Sebab, pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan yang tidak seharunya dilakukan.

“Ingatkan dan jika memang keterlaluan, laporkan apabila melihat adanya peristiwa pelecehan,” imbau perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.