Hari Guru Nasional, Ketua Komisi X Harap Jadi Momentum Tuntaskan Rekrutmen Sejuta Guru Honorer

Salah satunya, kata Huda, dengan segera menuntaskan program rekrutmen sejuta guru honorer sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Pelaksanaan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK akan terus kami kawal sebagai bagian komitmen kami untuk memajukan, memuliakan, menghormati, dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang ada di Indonesia," kata Huda dalam keterangannya, Kamis (25/11/2021).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, pengelolaan tenaga kependidikan masih menjadi salah satu persoalan krusial dalam manajemen pendidikan di Tanah Air.

Ketidakseimbangan jumlah guru dengan kebutuhan di lapangan, tidak meratanya distribusi guru, hingga minimnya kesejahteraan guru merupakan masalah-masalah yang dari tahun ke tahun belum juga terselesaikan.

"Padahal guru merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Bagaimana mengharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan mumpuni, jika para guru tidak bisa mendidik secara optimal,” ujarnya.

Huda mengakui, program sejuta guru honorer menjadi PPPK merupakan langkah terobosan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kependidikan di Tanah Air.

Namun, menurutnya masih banyak permasalahan terkait pelaksanaan. Mulai dari rendahnya pengajuan formasi dari pemerintah daerah, tingginya passing grade seleksi, rendahnya poin afirmasi, hingga kepastian jadwal seleksi.

"Berbagai permasalahan ini harus segera dituntaskan, agar target rekruitmen sejuta guru honorer ini bisa tuntas tidak lebih dari 2022. Jangan sampai pelaksanaan program rekruitmen sejuta guru honorer ini menjadi persoalan tersendiri di kemudian hari karena tak kunjung tuntas,” tutur dia.

Huda berpandangan, potensi berlarutnya rekrutmen sejuta guru honorer menjadi guru PPPK sangat dimungkinkan terjadi.

Untuk itu, kata dia, diperlukan pengawalan dari stakeholder pendidikan mulai dari organisasi guru, aktivis pendidikan, hingga para wakil rakyat agar program ini benar-benar tuntas.

"Program ini harus dikawal sehingga pemerintah dalam hal ini Kemendikbud Ristek, Kemenpan RB, hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sungguh-sungguh untuk fokus menyelesaikan rekruitmen sejuta guru honorer menjadi PPPK,” imbuhnya.

Selain itu, Huda menyebut salah satu persoalan krusial yang bisa menghambat program rekrutmen sejuta guru honorer adalah masalah anggaran.

Menurut dia, belum sepenuhnya alokasi 20 persen dana APBN untuk pendidikan dalam fungsi pendidikan membuat banyak masalah krusial termasuk pengelolaan guru tidak kunjung tuntas.

"Upaya memastikan 20 persen dana APBN untuk pendidikan untuk fungsi pendidikan ini memang menjadi persoalan tersendiri karena banyak masalah krusial di bidang pendidikan yang tak kunjung tuntas karena persoalan anggaran,” pungkasnya.