Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, pejabat publik dan keluarganya semestinya menunjukkan sikap sebagai teladan saat berada di tengah publik.
"Menurut saya ini harus hati-hati kepada para pejabat publik untuk tidak mempertontonkan arogansinya, tidak mempertontonkan kekuasaannya, power-nya, kemudian juga harus betul-betul menjadi suri tauladan, menjadi pengayom," kata Trubus saat dihubungi, Selasa (23/11/2021).
Trubus menuturkan, sikap-sikap arogan di mana seseorang merasa berkuasa dan merasa dirinya hebat semestinya diminimalisasi karena tidak sesuai dengan kesantunan publik.
Menurut dia, sikap tersebut dapat menyebabkan kegaduhan dan berakibat panjang yakni membuat masyarakat merasa direndahkan.
"Jadi enggak boleh, entah dia mengaku anak jenderal, entah dia anaknya anggota dewan atau apa enggak boleh, justru di sinilah kemudian dia menunjukkan sikap-sikap yang low profile, mengayomi sama masyarakat," ujar Trubus.
Pendapat serupa diutarakan oleh peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus yang menilai peristiwa cekcok itu menunjukkan arogansi keluarga pejabat.
Lucius mengatakan, pejabat di era modern sejatinya adalah pelayan publik sehingga semakin tinggi jabatan yang disandang maka tanggung jawab sebagai pelayan publik akan semakin besar.
"Karena itu menjadi pejabat mestinya harus menyadari tanggung jawab sebagai pelayan publik itu sehingga kerendahan hati menjadi tuntutan. Pejabat yang arogan jelas menyalahi prinsip jabatan sebagai instrumen pelayanan publik," ujar Lucius.
Menurut Lucius, kasus keluarga-keluarga pehabat yang menggunakan jabatan untuk mengintimidasi orang dikarenakan si pejabatnya sendiri memiliki pemahaman etika yang rendah.
Ia mengatakan, seorang pejabat yang beretika semestinya juga mendidik keluarga dan kerabatnya agar bisa memisahkan urusan terkait tugasnya sebagai pejabat dan urusan privat.
"Kalau memahami etika jabatan, maka mestinya tak etis membiarkan anggota keluarga menggunakan fasilitas seperti mobil dinas untuk kepentingan keluarga/pribadi. Begitu juga protokoler lainnya," kata Lucius.
Lucius dan Trubus sama-sama berpendapat bahwa perlu ada sanksi yang dijatuhkan kepada pejabat yang anggota keluarganya mempertontonkan arogansi di muka umum.
"Soal arogansi keluarga ya mungkin bisa dibawa ke jalur hukum umum, tetapi tetap saja mendesak agar ada tindakan tegas kepada pejabat yang membiarkan jabatannya dipakai sebagai tameng bagi keluarganya," kata Lucius.
Sementara itu, Trubus menilai langkah Polri yang mencopot Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sugiyarso sebagai sanksi setelah sang istri pamer uang di media sosial.
"Harus ada sanksi yang tegas kepada mereka, seperti yang kemarin dilakukan kepada kapolres yang istrinya memamerkan uang segepok itu. Walaupun itu uang arisan, apapun alasannya tidak dibenarkan karena itu mempertontonkan, mengundang reaksi negatif publik, kasus ini kan sama," kata Trubus.
Video cekcok antara ibunda Arteria dengan seorang perempuan yang mengaku sebagai keluarga anggota TNI di Bandara Soekarno-Hatta viral di media sosial.
Setelah video itu beredar, publik kemudian mempertanyakan terkait privilese anggota keluarga TNI karena perempuan yang cekcok itu tampak dijemput oleh mobil dinas TNI.
Tidak hanya itu, Arteria juga menyatakan bahwa perempuan itu bahkan bisa mengatur sejumlah orang yang disebutnya sebagai protokoler TNI.
"Kalau anak bintang tiga kok bisa nyuruh-nyuruh protokoler TNI? Saya saja, orangtua saya, enggak bisa. Kok bisa menggunakan protokoler TNI di bandara, menyuruh-nyuruh semua orang, 'Mana kapolres, mana siapa, lu enggak tahu siapa gue' dan sebagainya," kata Arteria, Senin (22/11/2021).
https://nasional.kompas.com/read/2021/11/23/14202671/berkaca-dari-cekcok-arteria-dahlan-pejabat-publik-dan-keluarganya-diminta