Salin Artikel

Dudung Dinilai Dapat Dukungan Elite, Sulit Percaya Penunjukan KSAD Tak Ada Unsur Politik

Menurut Beni, biar bagaimanapun juga keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Dudung jadi KSAD merupakan keputusan politik dengan segala kontroversi di balik itu.

"Saya pikir, dengan upaya melakukan bantahan agak sulit orang untuk mempercayai bahwa penunjukan beliau sebagai KSAD tidak ada unsur politik sama sekali," ujar Beni kepada Kompas.com, Selasa (23/11/2021).

Sepengetahuan Beni, jauh sebelum pergantian KSAD, Dudung justru beberapa kali mendapatkan "endorse" dari kalangan politisi.

Menurut Beni, faktor tersebut memperlihatkan bahwa Dudung berada di lingkaran elite politik.

"Hal ini jelas menunjukkan ada lingkaran elite politik yang mendukung dengan segala pertimbangannya," kata Beni.

Di sisi lain, Beni menilai, untuk melakukan bantahan atas anggapan publik tersebut, Dudung cukup membuktikan dengan kerja konkret.

Misalnya, upaya meningkatkan profesionalisme prajurit dengan fokus pada tupoksi TNI, yakni urusan pertahanan negara.

Sebaliknya, Dudung ke depan perlu menghindari tindakan yang bukan menjadi wewenang TNI.

"Jangan ada lagi TNI AD yang mengurusi tugas penegakan hukum dan di luar tugas-tugas pokok lainnya," ujar dia.

Adapun Dudung dilantik Presiden Joko Widodo menjadi KSAD di Istana Negara, Rabu (17/11/2021) menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang kini menjabat panglima TNI.

Pelantikan Dudung sebagai KSAD dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107 TNI Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/23/13034881/dudung-dinilai-dapat-dukungan-elite-sulit-percaya-penunjukan-ksad-tak-ada

Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke