Salin Artikel

Dony Maryadi Oekon Ditetapkan Jadi Wakil Ketua Komisi VII, Gantikan Bambang Wuryanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dony Maryadi Oekon ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi VII. Dony menggantikan Bambang Wuryanto yang akan menjadi Ketua Komisi III.

Penetapan Dony sebagai pimpinan Komisi VII dilakukan melalui rapat internal komisi yang dipimpin Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Senin (22/11/2021).

"Kami atas nama pribadi maupun atas nama pimpinan dewan menyampaikan ucapan selamat kepada saudara Dony Maryadi Oekon yang dipercaya untuk menjadi pimpinan Komisi VII DPR RI," kata Gobel.

Dalam rapat tersebut, anggota Fraksi PDI-P Yulian Gunhar membacakan surat dari fraksinya mengenai perubahan penugasan pada alat kelengkapan dewan di Komisi VII DPR.

Yulian menuturkan, Dony yang sebelumnya menjabat sebagai kepala kelompok fraksi di Komisi VII kini ditugaskan menjadi wakil ketua Komisi VII.

Sementara, posisi kepala kelompok fraksi yang ditinggalkan Dony akan diisi oleh Yulian.

"Perubahan penugasan sebagaiman terlampir terhitung sejak tanggal 16 November 2021. Selanjutnya apabila ada perubahan akan disampaikan kemudian hari," kata Yulian.

Setelah itu, Gobel selaku pimpinan rapat pun meminta persetujuan kepada para anggota Komisi VII DPR terkait perubahan tugas tersebut.

"Kami menawarkan kepada anggota Komisi VII DPR RI apakah dapat disetujui?" tanya Gobel.

"Setuju," jawab para peserta rapat.

Diberitakan, Fraksi PDI-P merotasi sejumlah anggota DPR. Herman Hery yang sebelumnya ketua Komisi III DPR dipindahkan menjadi anggota Komisi VII.

Adapun Bambang Wuryanto akan menjadi Ketua Komisi III DPR menggantikan Herman. Menurut rencana, penetapan Bambang sebagai ketua komisi akan digelar pada Senin sore ini.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/22/11482361/dony-maryadi-oekon-ditetapkan-jadi-wakil-ketua-komisi-vii-gantikan-bambang

Terkini Lainnya

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke