Salin Artikel

Ketua DPP PSI Sumardy Jadi Pembicaraan Netizen, Dikenal akibat Kontroversi Marketing Peti Mati

Nama-nama itu beredar setelah PSI resmi melantik kepengurusan DPP periode 2019-2024 pada Selasa (16/11/2021) saat menggelar Kopi Darat Nasional (Kopdarnas).

Dari sejumlah nama yang beredar dan viral di media sosial, netizen menyoroti satu nama, yaitu Ketua DPP PSI Sumardy.

Nama Sumardy populer di kalangan marketing komunikasi atau periklanan. Sumardy dikenal sebagai sosok yang kreatif bahkan terbilang nyeleneh dalam menyampaikan pesan atau strategi pemasaran.

Marketing peti mati

Pada 2011 Sumardy sempat viral karena mengirimkan peti mati ke sejumlah media dan perusahaan komunikasi. Hal itu membuatnya sempat berurusan dengan pihak kepolisian.

Saat itu, Sumardy yang merupakan CEO Buzz and Co dibawa pihak kepolisian ke Polsek Tanah Abang, Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

Pemanggilan Sumardy itu lantaran adanya laporan sejumlah masyarakat yang mengaku mendapat kiriman peti mati.

"Alasan dibawa karena ada laporan dari masyarakat yang mendapat kiriman (peti mati), itu kami tindak lanjuti," ucap Kepala Biro Operasional Polda Metro Jaya Kombes Sujarno, Senin (6/6/2011), saat datang ke kantor Sumardy di kompleks Senayan Trade Center (STC), Jakarta.

Selain Sumardy, ada lima karyawan lain yang juga dibawa untuk dimintai keterangan perihal pengiriman peti itu.

Baca selengkapnya dalam artikel ini: Pengirim Peti Mati Digelandang Polisi

Selang satu hari sejak pemanggilan ke kepolisian, Sumardy ditetapkan tersangka atas kasus pengiriman peti mati.

Sumardy disangkakan Pasal 335 KUHP terkait perbuatan tidak menyenangkan. Aksi Sumardy yang mengirimkan peti mati itu dinilai telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

"Setelah pemeriksaan 1 x 24 jam, status Sumardy kami jadikan tersangka dan dijerat dengan Pasal 335 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman satu tahun," ujar Kapolsek Tanah Abang Ajun Komisaris Besar (AKB) Johanson Simamora, Selasa (7/6/2011), di Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta.

Namun, belum ada informasi jelas mengenai kelanjutan kasus itu.


Strategi marketing

Sumardy pernah mengungkap alasannya mengirimkan peti mati ke sejumlah media massa dan perusahaan iklan.

Dia mengaku, perusahaannya sengaja merencanakan pengiriman peti jenazah itu untuk menciptakan efek word of mouth (WoM) sebagai salah satu bentuk strategi marketing.

"Ini semata-mata hanya untuk kreativitas dalam beriklan karena kreativitas periklanan sekarang sudah mulai mati," ujar Sumardy pada 6 Juni 2011, saat dijumpai di kantor Buzz & Co yang terletak di Senayan Trade Center (STC), lantai 3.

Baca dalam artikel ini: Peti Mati untuk Ciptakan "Word of Mouth"

Sumardy beralasan, hal ini dilakukan atas inisiatif sendiri tanpa ada unsur politik yang melatarinya.

Sumardy juga membenarkan bahwa cara ini ditempuhnya dalam rangka peluncuran buku karangannya yang berjudul Rest In Peace Advertising: The Word of Mouth Advertising terbitan PT Gramedia Pustaka Utama.

Dia berpandangan, strategi kampanye pemasaran yang dilakukan perusahaan saat ini sangat membosankan sehingga terpikir olehnya melakukan ide "peti mati" itu.

Menanti respons PSI

Penunjukan Sumardy sebagai Ketua DPP ditanggapi sejumlah netizen dengan pro dan kontra.

Ada yang mendukung PSI, dengan alasan kehadiran Sumardy memperlihatkan bukti keragaman dalam partai.

Namun, ada juga netizen yang menyoroti aksi marketing Sumardy di masa lalu, dan mempermasalahkan aksi nyeleneh yang saat itu salah ditanggapi sejumlah pihak sebagai teror.

Hingga saat ini belum ada pengurus PSI yang bersedia memberikan tanggapan terkait respons netizen.

Kompas.com telah menghubungi Ketua Umum PSI Giring Ganesha, Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua DPP Tsamara Amany.

Giring dan Antoni menyerahkan pertanyaan itu ke Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka. Namun, hingga saat ini Isyana belum memberikan tanggapan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/18/11455771/ketua-dpp-psi-sumardy-jadi-pembicaraan-netizen-dikenal-akibat-kontroversi

Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke