Salin Artikel

Jokowi Pilih Jenderal Andika Jadi Panglima TNI karena Chemistry, Eks Kepala Bais: Itu Biasa

Sebab, kata dia, akan sulit jika memilih panglima tidak berdasarkan chemistry.

Ia pun menceritakan pengalamannya sendiri ketika disuruh memilih bawahan, dia juga memilih yang memiliki kedekatan dengannya.

"Chemisty dan itu biasa. Sakit kepala kalau kita harus kasih tahu harus bikin ini bikin ini (ke orang yang tidak dikenal baik). Sakit kepala," kata Ponto dalam diskusi (7/11/2021).

Oleh karena itu, ia mengingatkan matra TNI lainnya untuk membangun chemistry dengan Jokowi.

"Makanya dalam satu tahun ini memang yang kedua, laut sama udara, ini harus bisa memperlihatkan bisa enggak membangun chemistry," ujarnya.

Ponto juga menyoroti terpilihnya Andika yang berasal dari matra darat. Menurut dia, Presiden Joko Widodo sudah sering memilih panglima dari matra darat.

Padahal, tambah Ponto, seharusnya presiden harus memilih panglima TNI dari matra secara bergiliran.

"Di undang-undang ini diatur bahwa Panglima TNI itu bergantian. Nah bergantian itu bisa bergantian laut udara, atau darat laut, darat udara," ungkapnya.

"Itu bergantian namanya. Kalau Bu Mega (Megawati Soekarnoputri) itu darat, laut, udara, Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) darat, laut darat, udara. Pak Jokowi darat, darat, udara, darat. Lautnya masih belum tau. Akhirnya terpulang pada Pak Jokowi sekarang," ucap dia.

Adapun Andika menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang akan pensiun dalam waktu dekat.

Komisi I DPR pun telah memberikan persetujuan atas pencalonan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai panglima TNI.

Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat internal Komisi I DPR yang digelar setelah uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Andika, Sabtu (6/11/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/07/14481121/jokowi-pilih-jenderal-andika-jadi-panglima-tni-karena-chemistry-eks-kepala

Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke