Koalisi Masyarakat Sipil Sektor Kemanan Desak Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komisi I DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test (FPT) terhadap calon panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa secara terbuka.

Koalisi memandang, jika proses uji kelayakan dan kepatutan dilakukan secara semi tertutup akan menjadi tindakan penghalang-halangan akses pengawasan dan partisipasi publik sehingga rentan terjadi kolusi dan nepotisme.

“Seharusnya proses yang penting ini dilakukan secara terbuka dan transparan. Jangan sampai ada kesan ada hal yang sengaja ditutup-tutupi dalam proses tersebut,” tulis perwakilan koalisi dari Lembaga Imparsial, Hussein Ahmad dalam keterangan tertulis, Jumat (5/11/2021).

Adapun, sejumlah lembaga yang tergabung dalam koalisi ini adalah Imparsial, LBH Jakarta, Kontras, Setara Institute, serta Human Rights Working Group (HRWG).

Mereka menilai, proses fit and proper test yang terbuka sangat penting dilakukan.

Selain untuk membuka ruang pengawasan dan partisipasi publik, menurut koalisi, hal itu perlu dilakukan mengingat Andika Perkasa pernah dikaitkan dengan berbagai catatan buruk terkait HAM, transparansi, hingga akuntabilitas harta kekayaan.

Lebih lanjut, koalisi tersebut berpandangan adanya dugaan keterkaitan Jenderal Andika Perkasa dalam pelanggaran HAM pembunuhan tokoh Papua, Theiys Hiyo Eluay perlu diperdalam secara serius oleh DPR.

“Penghormatan terhadap HAM tentu menjadi poin penting dalam profesionalitas TNI, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf d UU Nomor 34/2004 tentang TNI,” tulisnya.

Selanjutnya, koalisi berpendapat isu kepemilikan harta kekayaan yang fantantis dan ketidakpatuhan Jenderal Andika yang baru melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada tahun ketiga selama menjabat sebagai KSAD juga perlu diperdalam.

Para pegiatan HAM ini berharap siapa pun yang terpilih menjadi Panglima TNI mempunyai rekam jejak menghormati dan berkomitmen untuk memastikan penghormatan HAM.

Oleh karena itu, koalisi masayarkat sipil ini menilai DPR seharusnya meminta penjelasan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih dulu terkait pengajuan Jenderal Andika sebagai calon tunggal Panglima TNI.

“Sebab, persoalan HAM dan integritas, sebagaimana yang kami sebutkan tadi, seharusnya menjadi poin pertimbangan dalam pengajuan calon Panglima TNI,” tutur mereka.

Adapun, Andika Perkasa ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Panglima TNI melalui surat presiden (surpres) pada Rabu (3/11/2021).

Komisi I DPR pun telah memulai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test (FPT) calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang sejak dimulai pada Jumat (5/11/2021).

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengungkapkan, FPT akan digelar terbuka pada bagian penyampaian visi dan misi, selanjutnya rapat digelar tertutup saat kandidat menyampaikan hal-hal strategis dan yang berkaitan dengan kebijakan.

"RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan calon Panglima TNI dilakukan Sabtu, 6 November pukul 10.00. Sifat terbuka untuk visi misi, kecuali untuk hal-hal strategis. Kehadiran fisik," kata Meutya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/11/2021).