Periksa Ajudan Bupati Kuansing, KPK Dalami Proses Izin HGU PT Adimulia Agrolestari

Selain Andi, dalam kasus ini KPK juga menetapkan satu tersangka lain yakni pihak swasta atau General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso.

Adapun, ajudan Andi itu diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuansing.

"Saksi dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses perizinan HGU PT AA (Adimulia Agrolestari," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu (3/11/2021).

"Disamping itu juga diklarifikasi terkait dugaan adanya pengurusan dan penerbitan salah satu rekomendasi izin oleh pihak BPN setempat yang tidak sebagaimana mestinya," ucap dia.

Selain Ajudan Andi, KPK juga memeriksa Staf Bagian Umum Pemkab Kuansing, Andri Meiriki, Plt Kepala DPMPTSPTK, Mardiansyah, Asisten 1 Setda Pemkab Kuansing, Muhjelan dan Protokoler Setda Kuansing, Riko.

Kemudian, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantah Kuansing, Ibrahim Dasuki, Kabid Survei dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Riau dan Pl. Kepala Kantah, Dwi Handaka dan tiga supir yakni Deli, Yuda dan Sabri.

"Pada pemeriksaan saksi-saksi ini, tim penyidik juga kembali memperdalam mengenai dugaan aliran sejumlah uang yang diterima tersangka AP (Andi Putra)," kata Ali.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan, PT Adimulia Agrolestari diketahui mengajukan perpanjangan HGU tahun 2019-2024.

Salah satu syarat untuk memperoleh perpanjangan HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.

Lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari diketahui berada di Kabupaten Kampar.

Sementara itu, seharusnya letak kebun kemitraan itu berada di Kabupaten Kuantan Singingi.

“Agar persyaratan ini dapat terpenuhi, SDR (Sudarso) kemudian mengajukan surat permohonan ke AP (Andi Putra) selaku Bupati Kuantan Singingi dan meminta supaya kebun kemitraan PT AA (Adimulia Agrolestari) di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan,” ujar Lili dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (19/10/2021).

Selanjutnya, dilakukan pertemuan antara Sudarso dan Andi Putra.

Dalam pertemuan tersebut, kata Lili, Andi menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhan minimal uang Rp 2 miliar.

“Diduga telah terjadi kesepakatan antara AP dengan SDR terkait adanya pemberian uang dengan jumlah tersebut,” ucap dia.

Sebagai tanda kesepakatan, menurut Lili, bulan September 2021, diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi uang sebesar Rp 500 juta.

“Berikutnya pada 18 Oktober 2021, SDR diduga kembali menyerahkan kesanggupannya tersebut kepada AP dengan menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta,” ucap dia.

Setelah dilakukan pemeriksaan di Mapolda Riau dan dilanjutkan ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta. KPK pun menahan Bupati Kuansing Andi Putra di Rutan KPK pada Kamis (20/10/2021).