Menilik Siapa Panglima TNI yang Gantikan Hadi Tjahjanto...

Namun, isu pergantian panglima TNI telah menjadi pusat pembicaraan sejak lama.

Sejauh ini, Presiden Joko Widodo tak kunjung mengirimkan nama calon pengganti Hadi ke DPR.

Hal ini semakin menguatkan spekulasi publik bahwa ada lebih dari satu sosok yang dipertimbangkan Jokowi untuk dipilih pada saatnya tiba.

Membaca sinyal

Setidaknya, terdapat dua nama yang digadang-gadang akan menjadi penerus kepemimpinan Hadi.

Dua orang itu adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono.

Momen saat Andika mengantarkan Jokowi ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (29/10/2021), tak luput dari perhatian publik.

Saat itu, Andika mengantarkan Jokowi untuk menghadiri agenda KTT G20 di Roma, Italia.

Momen kebersamaan ini pun dinterpretasikan oleh sejumlah kalangan sebagai sebuah sinyal bahwa Jokowi akan menjatuhkan pilihannya kepada Andika.

Walaupun, pada kenyataannya Hadi memang berhalangan hadir dan menunjuk Andika untuk mengantarkan Jokowi.

Hal lain yang membuat nama Andika kian santer menjadi pengganti Hadi adalah faktor kedekatannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Selain itu, juga faktor ayah mertuanya, yakni Hendropriyono yang merupakan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Di sisi lain, Yudo Margono belakangan juga aktif dalam berbagai kegiatan bersama Hadi.

Bahkan, Hadi menunjuk Yudo untuk membuka acara Gebyar Karya Pertiwi 2021 di Museum Satria Mandala, Pusat Sejarah TNI TNI, Jakarta Selatan, Senin (1/11/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Yudo juga dipercaya untuk membacakan amanat Hadi.

Namun demikian, momen kebersamaan Andika maupun Yudo yang kemudian ditafsirkan sebagai panglima TNI berikutnya dinilai berlebihan.

"Jadi tidak usah menganalisa terlalu jauh," ujar peneliti senior Marapi Consulting and Advisory, Beni Sukadis, Senin (1/11/2021).

Faktor kepemimpinan

Terlepas dari spekulasi tersebut, baik Andika dan Yudo mempunyai catatan tersendiri selama memimpin masing-masing matra.

Misalnya, ketika Andika sukses menggelar Garuda Shield 2021 yang melibatkan prajurit TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

Latihan ini melibatkan ribuan prajurit dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) kedua negara.

Keberhasilan Andika menggelar Garuda Shield 2021 dinilai menjadi catatan tersendiri di mata Jokowi dalam penunjukkan panglima TNI berikutnya.

"Bisa saja (jadi pertimbangan), Garuda Shield kan memang sudah direncanakan lama sejak 2019, kemudian berhasil dilakukan dengan baik oleh Pak Andika dan perencanaan itu dilakukan sebelum Covid-19," ujar Pengamat pertahanan dan analis LAB 45 Andi Widjajanto, Selasa (2/11/2021).

Sedangkan, Yudo juga menunjukkan kesuksesannya dalam membantu pemerintah melakukan vaksinasi Covid-19 massal.

Bahkan, dalam upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Yudo sampai mengerahkan sejumlah kapal perang Republik Indonesia (KRI).

Wilayah pulau-terpencil terpencil pun telah dijelajahi dalam percepatan vaksinasi Covid-19.

Akan tetapi, Yudo dinilai memiliki catatan tersendiri dengan adanya peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 yang menelan korban 53 prajurit.

Meski demikian, dalam mengimplementasikan manajamen insiden, Yudo dianggap mampu mengatasi peristiwa tersebut secara cepat.

Kurang sehat

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, proses pengisian jabatan Panglima TNI kali ini tampak adanya situasi yang kurang sehat.

Hal itu terjadi karena hadirnya beragam "kampanye" dan aksi dukung-mendukung yang cenderung berlebihan, termasuk dari kalangan politisi.

"Padahal kita tahu bahwa pengusulan Panglima TNI merupakan hak dan kewenangan Presiden. Tidak ada yang boleh dan bisa mendikte Presiden," kata dia.

Menurut Fahmi, dampak adanya narasi "kampanye" keunggulan masing-masing kandidat justru membuat panglima TNI berikutnya sulit terbebas dari komitmen-komitmen politik sektoral.

Selain itu, hal itu juga akan menjadi ganjalan bagi TNI untuk secara fair berjarak dengan kekuatan politik yang sebelumnya getol mendukung panglimanya.

Ia pun mengingatkan mengenai salah satu agenda reformasi, yakni menjadikan TNI sebagai alat negara yang profesional dan mumpuni dalam menegakkan kedaulatan dan keamanan nasional.

Caranya adalah dengan membatasi peran dan pelibatannya di luar agenda politik negara. Apalagi dalam urusan politik sektoral, bahkan elektoral.

Karena itu, yang menjadi keprihatinan saat ini adalah masih adanya pihak-pihak yang seakan bisa mendikte Presiden Joko Widodo dalam menentukan panglima berikutnya.

"(Dengan) mendorong dan membentuk persepsi publik bahwa hanya ada satu nama yang layak dan dipastikan akan diusulkan oleh Presiden," imbuh dia.

Di samping itu, Fahmi mengingatkan para kandidat penerus Hadi agar tak "genit" memperkuat peluang agar bisa dipilih Jokowi.

"Saya sering mengingatkan agar instrumen atau kekuatan politik dan para bakal calon ini tidak bergenit-genit memperkuat peluang untuk dipilih Presiden," ujar Fahmi.