Dukung Kapolri untuk Potong Kepala Sekaligus Ekor Ikan yang Busuk

DALAM beberapa pekan terakhir ini pemberitaan mengenai perilaku personel Polri memang tengah di tubir kenistaan.

Ada personel yang menembak rekannya. Ada komandan Polres yang menendang dan memukul anak buahnya. Ada kepala Polsek yang memperkosa anak tersangka. Ada penyidik memperkosa istri tersangka. Ada juga polisi yang memeras pengusaha.

Sungguh tidak ada bagus-bagusnya sikap dan laku personel Korps Bhayangkara.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo geram. Ia memberi ultimatum dengan mengutip peribahasa, “ikan busuk dari kepalanya”.

Artinya, organisasi yang gagal disebabkan oleh pemimpinnya. 

Mari menilik kasus Kapolres Nunukan, Kalimantan Utara, AKBP Syaiful Anwar yang menghajar anak buahnya sendiri Brigadir Sony Limbong tanggal 21 Oktober 2021. Alasannya, Brigadir Sony yang bertugas di bagian teknologi informasi dan komunikasi Polres Nunukan dianggap tidak becus kerjanya.

Ini seharusnya tidak terjadi. Kapolres Nunukan gagal membina jajaran di bawahnya dan tidak cakap mengendalikan emosi pribadi. Ia menyalahi program Presisi yang telah dicanangkan Kapolri yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi.

Kasus lain. Briptu MN, anggota Polsesk Wanasaba, menembak Briptu Hairul Tamimi, anggota Polres Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, hingga tewas menggunakan senjata organik, Senin, 25/10/2021. Pemicunya adalah rasa cemburu. 

Pembinaan mental dan moral personel secara ajeg dan berkesinambungan rupanya gagal dilakukan di Polres Lombok Timur.

Ada juga kasus moral yang lain. Kapolsek Parigi, Sulawesi Tengah, Iptu Dewa Gede Nurate, diduga memerkosa anak tersangka pencurian hewan ternak sebagai barter pelepasan tersangka dari tahanan. Sungguh perilaku moral yang bejat.  

Proses pemecatan dengan tidak hormat terhadap pelaku setidaknya menjadi terapi kejut untuk anggota Polri yang lain.

Jika menganut falsafah “potong kepala ikan yang busuk” maka kepala Polres tempat Polsek Parigi menginduk juga harus mendapat “pembinaan” karena rendahnya pengawasan atasan terhadap kondite anak buahnya.

Masih di sekitar kasus moral, apa yang dipertontonkan seorang polisi di Polsek Kutalimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara, juga sangat mencoreng Polri secara keseluruhan.

Seorang penyidik memperkosa istri tersangka pengedar narkoba. Ia langsung dicopot berikut kepala unit dan kepala Polseknya. Mereka kini tengah menjalani pemeriksaan internal.

Sesuai tekad “memotong kepala ikan yang busuk”, sebaiknya mereka dijatuhi hukuman maksimal. Lebih baik cari ikan segar daripada memelihara ikan busuk. 

Kasus lain lagi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Kombes Pol SH disebut memeras seorang pengusaha bernama AY. Pengusaha itu kini sudah meninggal.

Menurut istri AY, semasa masih hidup, suaminya kerap dimintai uang ratusan juta rupiah. Oknum polisi itu juga meminta tiket dan akomodasi hotel. Saat itu, AY adalah tersangka kasus penipuan dan penggelapan.

Kasus pemerasan dengan pemanfaatan label tersangka kerap digunakan jajaran Polri di berbagai tanah air untuk kepentingan segelintir oknum.

Era Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bertekad akan memotong kepala ikan yang busuk harusnya bisa mengakhiri praktik kotor ini.

Hapus mindset militeristik dan Evaluasi pola pendidikan

Kasus-kasus oknum polisi seperti di atas adalah persoalah klasik yang selalu terulang di berbagai era Kapolri. 

Program Promoter di era Kapolri Tito Karnavian telah berganti menjadi program Presisi di masa Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Program berubah tapi mindset belum berubah. 

Polri masih terjebak dalam proses transisi dari pola militer ke sipil yang belum tuntas. Padahal polisi memiliki dukungan anggaran dan politik yang tidak sedikit di era Presiden Joko Widodo. Reformasi internal Polri belum tuntas karena perubahan kultural belum berjalan maksimal.

Perubahan perilaku anggota Polri masih belum mengedepankan jatidiri sebagai polisi sipil.

Padahal, polisi sipil adalah polisi yang mengedepankan penghargaan terhadap hak-hak sipil, bersahabat, dan membela kepentingan rakyat daripada kepentingan penguasa.

Yang paling utama tentu saja menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Sebagai paradigma, polisi sipil juga merupakan tujuan dari reformasi kepolisian. Pada dasarnya proses reformasi tidak bisa dijalankan secara parsial atau setengah-tengah, tetapi berproses secara berkesinambungan.

Harapannya, terjadi akselarasi dalam mewujudkan polisi sipil yang transparansi, akuntabel, dan konsisten terhadap supremasi hukum. Jika ditarik lebih dalam, inilah “core” dari program Presisi yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Namun harus diakui, kultur polisi belum banyak berubah meski sudah ada reformasi di tubuh Polri.

Belum berubahnya kultur polisi terlihat dalam kasus Brigadir NP yang membanting mahasiswa pengunjuk rasa di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten (Kompas.com, 15/10/2021).

Tindakan Brigadir NP membanting Muhamad Faris Amrullah, mahasiswa UIN Maulana Hasanuddin, sangat berbahaya karena bisa melumpuhkan syaraf korban.

Aksi kekerasan ini membuktikan bahwa pendidikan Polri masih gagal mewujudkan Polri yang ber-mindset mengayomi semua golongan.

Polri tidak boleh kebal dengan kritik terutama soal kurikulum pendidikan untuk calon personelnya.

Polri masih harus memperbanyak materi penguatan pembelajaran tentang hak asasi manusia meskipun sudah ada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polri juga harus mereformasi pola pikir dasar bahwa polisi bukan penghukum. Tugas kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat.

Tidak dibenarkan membubarkan aksi unjuk rasa dengan cara-cara “mematikan” seperti yang dipertontonkan personel Polres Kota Tangerang terhadap para pengujukrasa yang tidak berskala rusuh.

Penghukuman apalagi dengan cara-cara kekerasan kepada masyarakat sipil hanya melahirkan ketidakapercayaan kepada korps Bhayangkara.

Dukungan untuk potong kepala ikan busuk

Tekad untuk membersihkan institusi Polri yang justru datang dari pucuk pimpinannya sendiri adalah sebuah langkah yang harus didukung semua pihak.

Polisi harus berbenah. Pernyataan Kapolri jangan sampai berhenti pada jargon. Harus ada aksi nyata. 

Ketua Komisi III DPR-RI Herman Heri mendukung komitmen dan langkah Kapolri untuk “memotong kepala dan ekor dari ikan yang busuk”. Artinya, ada dukungan dari parlemen untuk memberi back up politik.

Harus diakui, masih banyak polisi-polisi yang baik dan berprestasi di bidang penugasannya masing-masing.

Saya teringat Kombes Pol Suryo Aji, polisi di perairan dan udara wilayah Polda Sulawesi Tenggara. Walau tugas pokoknya adalah pengamanan wilayah perairan dan udara, Suryo Aji masih peduli dengan suksesnya program vaksinasi di wilayah terpencil di Sulawesi Tenggara.

Ia juga menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membelikan sembako bagi keluarga tidak mamp. 

Saya juga teringat pengorbanan Satuan Patroli dan Pengawalan Polda Metro Jaya Iptu Dwi Setiawan yang Kamis lalu (28/10/2021) tewas dilindas truk yang tidak mematuhi aturan lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Ada juga aksi heroik polisi patroli Satlantas Polres Majalengka di Jalan Tol Cipali. Bripka Yovi Tri Setiawan dan rekannya membantu proses evakuasi penumpang bus yang akan melahirkan.

Berkat pertolongan polisi-polisi muda ini, proses persalinan bisa dilakukan di rumah sakit terdekat. Ibu dan anak selamat berkat pertolongan polisi-polisi tersebut. 

Tidak semua polisi busuk tetapi masih jauh lebih banyak polisi yang mengharumkan nama korpsnya. Mereka ini adalah penerus perjuangan Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso.

Tetapi bagi yang sudah terlanjur busuk, memang tidak ada cara lain selain memotong kepala sekaligus ekornya.

Ikan yang busuk tidak saja tidak baik untuk kesehatan tetapi juga mencemari lingkungan sekitarnya.