Kepala BNPB Paparkan Daerah Rawan Bencana Hidrometeorologi di 4 Provinsi

Ia mengatakan, dampak la nina berupa bencana hidrometeorologi basah, seperti hujan, kekeringan, hingga tanah longsor yang tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

"Kewaspadaan serta mitigasi dampak la lina mutlak dilakukan, pada Provinsi Jawa Barat, kabupaten kota yang menjadi atensi atas kejadian bencana yang tinggi di antaranya di Jawa Barat ada Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bandung," ucap Ganip dalam webinar yang diadakan BMKG secara virtual, Jumat (29/10/2021).

Di wilayah Jawa Barat, Ganip menyebutkan, ada Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bandung.

Sementara itu, di Provinsi Jawa Tengah ada Kabupaten Cilacap, Kota Semarang, dan Kabupaten Banyumas.

Selanjutnya, di Jawa Timur ada Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Situbondo.

''Serta di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Bantaeng, kabupaten Barru, dan Kabupaten Bone," kata dia.

Oleh karena itu, Ganip meminta daerah yang rawan bencana lebih waspada dan melakukan mitigasi terkait dampak la nina.

Ia kemudian menyarankan daerah melakukan apel kesiapsiagaan yang bertujuan mengecek kesiapan personil, alat, dan sarana pendukung lainnya.

Selanjutnya, Ganip mendorong agar daerah harus sudah menyusun rencana kontijensi dari dampak bencana hidrometeorologi basah.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan menginstruksikan jajaran BPBD untuk menyusun rencana kontijensi dalam menanggapi bencana hidrometeorologi basah.

Lebih lanjut, Ganip menekankan agar daerah membuat persiapan status siaga darurat di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

"Keempat upaya mitigasi melalui penanaman vegetasi, pembersihan saluran air, pembenahan tanggul sungai, penguatan lereng menggunakan beton maupun vegetasi, serta optimalisasi drainase permukaan perlu terus kita lakukan," ucap dia. 

Lalu, ia mendorong upaya kesiapsiagaan yang berbasis masyarakat juga dapat dilakukan.

Ia mencontohkan, hal itu dapat dilakukan dengan cara memonitor peringatan dini dari BMKG, penetapan jalur evakuasi serta simulasi evakuasi, penetapan rambu daerah rawan bencana atau sistem peringatan dini berbasis masyarakat serta jejaring komunikasi berbasis masyarakat.

"Selain itu pengelolaan lingkungan dan tata ruang untuk mitigasi banjir dapat dilakukan," kata dia.