Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi penyiapan data awal penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Rapat koordinasi dilakukan oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh bersama kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota di tujuh provinsi.

Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua Barat dan Papua.

"Rakor ini untuk menghitung data awal kelompok masyarakat miskin ekstrem dengan menggunakan data penerima manfaat bantuan langsung tunai tahun 2020 di tingkat desa," kata Zudan, melalui keterangan pers, Kamis (28/10/2021).

"Datanya ada di Kementerian Desa dan menggunakan DTKS (Data Terpadu Kesejahteran Sosial) kategori desil satu. Kemudian data ini dipadankan dengan database nasional," tutur dia.

Zudan juga meminta agar dibuat grup Whatsapp Data Kemiskinan Ekstrem yang anggotanya terdiri dari Kadis Dukcapil, Dinas Sosial dan PMD di tujuh provinsi.

Hal itu dilakukan untuk keperluan koordinasi dan merapikan data sehingga bantuan bisa disalurkan.

Zudan mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan atensi khusus dalam penanganan kemiskinan ekstrem di daerah.

Tito juga meminta Ditjen Pembangunan Daerah Kemendagri untuk bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil melakukan pendataan ke daerah lokasi kemiskinan ekstrem.

"Tugas kita adalah menyiapkan data awal agar bantuan ini bisa segera ditransfer. Karena kemiskinan ekstrem tahun ini tidak akan mungkin bisa turun tingkat tanpa memberikan tambahan penghasilan," ucap Zudan.

Adapun, Presiden Joko Widodo menargetkan angka kemiskinan ekstrem dapat dituntaskan hingga 0 persen pada 2024.

Sementara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia berkurang 20 persen pada tahun ini.