Saat 3 Hakim MK Sebut UU Minerba Cacat Formil, tapi Gugatannya Tetap Ditolak...

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pemohonan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam persidangan yang disiarkan secara daring, Rabu (27/10/2021).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Anwar.

Hakim MK Enny Nurbaningsih mengatakan, dalil pemohon terkait pengesahan rancangan UU Minerba tidak memenuhi syarat kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR tak beralasan menurut hukum.

"Dalil permohonan mengenai pengesahan RUU Minerba dalam Rapat Paripurna tidak memenuhi syarat, tidak beralasan menurut hukum," kata Enny dalam sidang putusan yang disiarkan secara daring, Rabu (27/10/2021).

Selanjutnya, MK menilai dalil permohonan lainnya juga tidak beralasan menurut hukum, yakni terkait UU Minerba tidak memenuhi syarat carry over di DPR.

Hakim konstitusi Arief Hidayat menjelaskan, berdasarkan keterangan pemerintah dan DPR, RUU Minerba sudah masuk dalam pembicaraan atau pembahasan pada tingkat I dan memiliki Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada masa keanggotan DPR periode 2015-2019.

Pasal 71A UU 15 Tahun 2019, kata Arief, adalah untuk memperjelas status suatu RUU yang telah masuk dalam Program legislasi Nasional (Prolegnas) periode sebelumnya.

Dan telah ditetapkan sebagai prioritas tahunan serta telah disiapkan DIM untuk RUU tersebut, sehingga perlu ada kepastian keberlanjutan RUU tersebut.

Ia menambahkan, pemerintah dan DPR juga berpandangan bahwa carry over dilakukan terhadap suatu RUU yang telah masuk dalam pembicaraan Tingkat I dan memiliki DIM pada masa keanggotaan DPR periode sebelumnya.

Faktanya penyusunan RUU Minerba telah dimulai sejak 2015 dan masuk dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 serta merupakan usul inisiatif DPR yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna tanggal 10 April 2018 untuk kemudian disampaikan kepada Presiden pada 11 April 2018.

Kemudian juga terdapat fakta pula bahwa ada Rapat Kerja Badan Legislatif (Baleg) DPR dengan agenda Pengambilan Keputusan Prolegnas Tahun 2020-2024.

Oleh karena itu, Mahkamah menilai dalil pemohon berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat carry over tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian, dalil tidak adanya keterlibatan atau aspirasi dari pemerintah daerah.

Adapun permohonan ini diajukan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Ketua PPUU DPD RI Alirman Sori, anggota DPD Tamsil Linrung, hingga aktivis seperti Hamdan Zoelva dan Marwan Batubara.

Cacat formil

Sementara itu, ada tiga hakim MK yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion atas putusan tersebut.

Wahiddudin Adams, Suhartoyo dan Saldi Isra menilai, rancangan UU Minerba tidak memenuhi syarat mekanisme lanjutan pembahasan atau carry over di DPR.

Adapun UU Minerba disahkan pada 2020, namun pembahasannya telah dilakukan di DPR periode 2014-2019.

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada dua syarat yang harus dipenuhi terkait carry over.

Artinya, ketika ada rancangan undang-undang yang tidak tuntas dalam satu periode, RUU itu dapat dilanjutkan pembahasannya pada periode berikutnya.

Dua syarat yang harus dipenuhi yakni tahap pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) serta adanya kesepakatan antara pemerintah dan DPR soal carry over.

"Sepanjang bukti-bukti yang disampaikan dan fakta yang terungkap di persidangan Mahkamah Konstitusi adalah benar telah ada kesepakatan menjadikan RUU Minerba menjadi RUU carry over kepada keanggotaan DPR periode 2019-2024," kata Wahiddudin.

"Artinya salah satu persyaratan untuk ruu carry over telah terpenuhi," ujar dia.

Namun, menurut Wahiddudin, UU Minerba belum memenuhi syarat pertama karena RUU tersebut belum memasuki tahapan pembahasan DIM.

Hal itu diketahui dari keterangan DPR dalam persidangan, yang menyatakan rapat DPR pada 25 September 2019 hanya beragendakan penyerahan DIM.

"Pada malam harinya baru dibentuk panitia kerja atau panja. Oleh karenanya dalam batas pelayanan yang wajar dapat dipastikan tidak akan pernah dilakukan pembahasan DIM sebelum dilakukan penyerahan pada 25 september 2019 dimaksud," ungkapnya.

"Dan memang benar Mahkamah tidak mendapatkan bukti di persidangan terkait hal itu," tutur dia.

Dengan demikian, kata Wahiddudin, dua persyaratan yang berlaku secara kumulatif yang dapat membenarkan RUU Minerba sebagai RUU carry over tidak terpenuhi.

Tiga hakim tersebut juga tidak ragu untuk menyatakan pembentukan UU Minerba telah cacat secara formil dan merasa tidak perlu mempertimbangan dalil lainnya berkaitan dengan uji formil, sebab sudah telihat adanya cacat formil dalam proses carry over.

"Berdasarkan pertimbangan hukum dan argumentasi tersebut seharusnya MK mengabulkan permohonan pengajuan formil pada pemohon dan menyatakan Undang-Undang Mineral dan Batubara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," ucap Wahiduddin.

Kendati demikian, MK menolak permohonan uji formil UU Minerba dan menyatakan dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bertentangan dengan UUD 1945

Selain itu, dalam putusan uji materi terhadap Pasal 169A ayat (1) UU Minerba, MK juga menyatakan, ketentuan terkait jaminan perpanjangan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bertentangan dengan UUD 1945.

"Pasal 169A UU Minerba bertentangan dengan ketentuan Norma Pasal 27 ayat (1) UUD 1945," kata Hakim Konstitusi, Suhartoyo, saat membacakan putusan yang disiarkan secara daring, Rabu (27/10/2021).

Selain itu, MK menilai ketentuan pasal itu bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Sebab, berdasarkan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba mengatur soal prioritas bagi BUMN dan BUMD untuk memperoleh IUPK, yang sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang.

Dengan demikian, pasal itu menekankan soal penguasaan negara terhadap sumber daya alam.

"Sehingga ketentuan Pasal 169A UU Minerba bertentangan dengan Pasal 33," ujar dia.

Adapun Pasal 169A ayat (1) Minerba menyatakan, KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian setelah memenuhi persyaratan.

Namun, MK menyatakan frasa 'diberikan jaminan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'dapat diberikan'.

Kemudian, kata 'dijamin' dalam Pasal 169A ayat (1) huruf a dan b bertentangan dengan UU Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'dapat'.

Ketentuan dalam poin tersebut, yakni:

a. Kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

b. Kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.