Jokowi Minta Ada Solusi atas Persoalan yang Dialami Petani Garam

Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/10/2021).

“Kesulitan masyarakat termasuk petani garam, harus segera kita selesaikan melalui koordinasi dengan kementerian/kembaga terkait,” ujar Moeldoko.

Menurut Moeldoko, secara khusus presiden memberi perhatian dari berbagai sisi yang sedang dialami para petani garam.

Saat bertemu Presiden, Moeldoko menyampaikan bahwa informasi terkait kesulitan petani garam diperolehnya setelah bertemu dan berdialog langsung dengan para petani garam di wilayah pantai utara Jawa (Pantura).

Dia mencontohkan, pada kunjungan kerja di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon awal Oktober lalu, mantan petani menyampaikan berbagai keluhan.

“Desa Rawaurip itu sentra penghasil garam terbesar. Tapi harga garam di sana anjlok karena belum adanya harga dasar," ungkap Moeldoko.

"Petani saat ini juga menghadapi ancaman banjir rob akibat wilayah pesisir pantai mengalami abrasi. Belum lagi akses menuju lahan garam juga rusak,” jelasnya.

Kemudian, terkait anjloknya harga garam rakyat akibat kebijakan impor garam industri, KSP sudah melakukan rapat koordinasi bersama Kemenkomarves dan kementerian/lembaga terkait. Rapat tersebut membahas tata niaga garam.

“Jadi ke depan tidak ada lagi impor garam oleh pihak ketiga melainkan langsung ke industri atau produsen. Harapannya impor garam tidak menghancurkan pasar yang bisa berdampak pada anjloknya harga garam rakyat,” lanjut Moeldoko.

Dia menambahkan, dalam 5 tahun terakhir, harga garam rakyat mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Pada 2020 harga garam masih mencapai Rp 600 per kilogram pada waktu panen. Pada 2021 harga garam rakyat anjlok menjadi Rp 100 sampai Rp 200 per kilogram.