Salin Artikel

YLKI: Pemerintah Belum Transparan soal Harga Tes PCR, Kenapa Mudah Diturunkan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, pemerintah belum transparan mengenai harga tes polymerase chain reaction (PCR).

Menurutnya, belum ada transparansi menyangkut rincian struktur biaya PCR dan margin profit yang diperoleh penyedia jasa tes.

"Pemerintah belum transparan terkait harga tes PCR tersebut. Berapa sesungguhnya struktur biaya PCR, dan berapa persen margin profit yang diperoleh oleh pihak provider? Ini masih tanda tanya besar," ujar Tulus, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/10/2021).

Tulus juga mengkritik soal mudahnya pemerintah menurunkan harga tes PCR. Sehingga penjelasan mengenai struktur biaya PCR perlu disampaikan.

"Sebenarnya struktur biaya PCR itu berapa? Kok gampang diturunkan? Jangan-jangan selama ini memang terlalu tinggi," ungkapnya.

Adapun Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar tarif PCR diturunkan menjadi Rp 300.000 dan berlaku untuk 3x24 jam.

Meski demikian, Tulus menyatakan, perintah Presiden Jokowi agar tarif tes PCR diturunkan sebesar Rp 300.000 perlu diapresiasi.

Sebab, setidaknya Jokowi telah mendengarkan aspirasi publik atas mahalnya biaya tes PCR. Namun, setelah presiden memerintahkan harga PCR diturunkan, maka pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan atas perintah itu.

"Saat ini banyak sekali provider yang menetapkan harga PCR di atas harga harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah," ungkap Tulus.

"Dengan alasan 'PCR Express', dengan tarif bervariasi, mulai dari Rp 650.000, Rp 750.000, Rp 900.000, Rp 1,5 juta, dan seterusnya," tutur dia.

Selain itu, kata Tulus, pemerintah juga harus menurunkan masa uji laboratorium, yang semula 1x24 jam diturunkan menjadi maksimal 1x12 jam.

"Ini guna menghindari pihak provider atau laboratorium mengulur waktu hasil uji laboratorium tersebut," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Jokowi meminta agar harga tes PCR turun menjadi Rp 300.000.

Hal ini disampaikan Luhut dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (25/10/2021).

"Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300.000 dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," kata Luhut.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/26/14562671/ylki-pemerintah-belum-transparan-soal-harga-tes-pcr-kenapa-mudah-diturunkan

Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke