PPP Berharap Jokowi Pilih Jubir yang Jago Komunikasi, Bukan Miskomunikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani berpendapat, Presiden Joko Widodo perlu memiliki juru bicara dengan kapasitas atau kemampuan yang baik.

Hal ini disampaikan Arsul dalam merespons kekosongan posisi juru bicara presiden setelah Fadjroel Rachman dilantik sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan.

"Jadi memang jubirnya itu jubir yang memang jagoan berkomunikasi, bukan jagoan miskomunikasi," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/10/2021).

Arsul menuturkan, setidaknya ada tiga hal yang mesti jadi pertimbangan dalam memilih juru bicara presiden.

Pertama, juru bicara harus memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik. Kedua, sang juru bicara, adalah orang yang mempunyai kemampuan koordinasi yang tinggi dengan jajaran pemerintahan lainnya.

Ketiga, kata anggota Komisi III DPR itu, sosok juru bicara harus mudah dihubungi.

Arsul menuturkan, Indonesia pernah memiliki juru bicara presiden yang menurutnya bagus yakni Wimar Witoelar (almarhum) di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Julian Aldrin Pasha di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya berharap Pak Jokowi itu kemudian menunjuk jubir, apakah satu atau dua tentu berpulang menurut kebutuhan Beliau, kira-kira yang sosoknya itu paling tidak seperti Pak Wimar atau Pak Julian Aldrin itulah," kata dia.

Arsul berpendapat, Sekretaris Kabinet Pramono Anung layak menjadi juru bicara presiden karena dinilai kapabel untuk mengkomunikasikan kebijakan pemerintah dan presiden.

"Tetapi apakah beliau yang nanti akan merangkap karena tugasnya sebagai Seskab itu juga cukup berat, ya biar Pak Jokowi yang mempertimbangkan," ujar Arsul.

Adapun usul agar sekretaris kabinet merangkap jabatan sebagai juru bicara presiden sebelumnya dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.

"Menurut saya harus diperkuat ya, jadi malah saya mengharapakan seskab yang merangkap jubir itu, karena seharusnya juru bicara itu harus punya akses kepada rapat kabinet," kata Fahri, Senin.

Seperti diketahui, Istana belum mengumumkan juru bicara presiden yang baru setelah Fadjroel Rachmad dilantik sebagai duta besar.

"Sampai saat ini belum ada arahan Presiden," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Senin.

"Selain itu di Istana sudah ada Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan KSP (Kepala Staf Presiden)," lanjutnya.

Fadjroel sebelumnya menyampaikan bahwa tidak hanya dirinya yang bertugas sebagai perpanjangan lidah Presiden.

Ada beberapa nama lainnya seperti Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, hingga Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia.

Selain itu, yang paling utama terdapat Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

"Jadi cukup banyak sebenarnya yang mengemban tugas menyampaikan informasi dari Istana kepada masyarakat melalui teman-teman media massa," ucap Fadjroel, Jumat (22/10/2021).