Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Pengurangan pembatasan diperlukan dalam rangka reaktivasi perjalanan dan pariwisata menyusul perbaikan situasi pandemi Covid-19.

"Dengan situasi Covid-19 yang semakin terkendali, pembatasan tersebut bisa dikurangi," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam ASEAN Business and Investment Summit, Senin (25/10/2021).

Menurut catatan Organisasi Pariwisata Dunia atau UNWTO, tingkat pembatasan di kawasan Asia Tenggara merupakan yang tertinggi di dunia, yakni mencapai 82 persen.

Meski ingin ada pelonggaran, Jokowi mengatakan, protokol kesehatan tetap harus diutamakan.

"Mobilitas bisa dilonggarkan tetapi harus menjamin aman dari resiko pandemi," ujarnya.

Untuk itu, Presiden mendesak supaya ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework yang digagas Indonesia setahun yang lalu segera diimplementasikan.

Ia juga menginginkan adanya pengakuan sertifikat vaksin, termasuk interoperabilitas sistem vaksin di kawasan ASEAN.

"Pengaturan travel bagi masyarakat yang telah divaksinasi dan sehat, negatif Covid, harus dibuat. Vaccinated travel lane di kawasan," ujarnya.

Jika semua negara ASEAN memfasilitasi mobilitas masyarakat dengan aman, Jokowi yakin roda ekonomi bisa kembali bergerak.

Indonesia sendiri telah membuka secara bertahap Bali untuk safe tourism dengan protokol kesehatan yang ketat.

Pembukaan Bali dilakukan setelah tingkat vaksinasi dosis kedua di kawasan tersebut mencapai 84,8 persen.

Ia memastikan bahwa pemerintah akan membuka secara bertahap wilayah Indonesia yang lain yang tingkat vaksinasi penuhnya sudah melebihi 70 persen.

Terkait situasi pandemi di kawasan ASEAN, Jokowi mengklaim, kasusnya turun hingga 14 persen seminggu terakhir.

Angka ini lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kasus Covid-19 dunia yang hanya turun 1 persen.

"Situasi ini dipastikan akan meningkatkan kepercayaan internal dan eksternal ASEAN untuk beraktivitas kembali dan akan mempercepat pemulihan ekonomi, tetapi tetap menjaga kewaspadaan mengingat adanya peningkatan kasus di beberapa negara," kata Presiden.