Salin Artikel

Waketum Gerindra: Seharusnya Menteri Agama Mengayomi Semua Golongan

"Terlepas Pak Menag punya versi soal asal-usul pembentukan Kementerian Agama di awal kemerdekaan, pernyataan Pak Menag kurang elok disampaikan kepada publik saat ini," kata Habiburokhman kepada Kompas.com, Senin (25/10/2021).

Menurut dia, pernyataan Menag tersebut dikhawatirkan menimbulkan keterbelahan di masyarakat, yaitu dengan mengedepankan organisasi tertentu.

"Sepanjang sejarah kebangsaan kita tidak ada satu pun capaian yang bisa kita raih dengan hanya mengedepankan satu golongan tertentu, semua tantangan dan hambatan kita hadapi dengan membangun kebersamaan," kata dia.

Habiburokhman mengatakan, pada masa sekarang ini, bukan saatnya untuk menonjolkan identitas golongan.

Hal itu pula yang membuatnya menilai bahwa pernyataan Menag tersebut kurang baik.

"Sebagai pejabat tinggi harusnya pernyataan Pak Menag mengayomi semua golongan," ujar dia.

Habiburokhman pun menyarankan agar Menag segera memberi klarifikasi dan permintaan maaf. Dengan begitu, kata dia, maka kontroversi pun tidak akan meluas.

Adapun pernyataan Yaqut tersebut disampaikan saat memberikan sambutan di webinar bertajuk Santri Membangun Negeri dalam Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya, dan Revolusi Teknologi yang ditayangkan di kanal YouTube TVNU, Rabu (20/10/2021).

Mulanya, Yaqut menceritakan perbincangannya dengan sejumlah staf Kemenag tentang tagline Kemenag yang berbunyi "Ikhlas Beramal". Menurut Yaqut tagline tersebut kurang cocok.

Perbincangan tentang tagline tersebut dengan para stafnya lantas berujung pada perdebatan asal-usul Kemenag.


Yaqut mengatakan salah satu stafnya berpendapat bahwa Kemenag merupakan hadiah dari negara untuk umat Islam di Indonesia.

"Karena waktu itu kan perdebatannya bergeser ke kementerian ini adalah kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju, kementerian ini harus kementerian Agama Islam, karena kementerian agama adalah hadiah negara untuk umat Islam," kata Yaqut.

"Saya bilang bukan. Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk NU (Nahdlatul Ulama). bukan untuk umat Islam secara umum, spesifik NU. Jadi wajar kalo sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag untuk NU," ujar dia.

Yaqut menuturkan, Kemenag muncul setelah KH Wahab Chasbullah menjembatani kelompok Islam dan nasionalis dalam perdebatan tujuh kata dalam Piagam Jakarta.

Kelompok Islam menginginkan tujuh kata yang berbunyi "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dipertahankan.

Sedangkan kelompok nasionalis, menurut Yaqut, meminta tujuh kata tersebut dihilangkan.

"Kemudian lahir Kemeterian Agama karena itu," ujar dia.

"Wajar sekarang kalau kita sekarang minta Dirjen Pesantren kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren dan santri juga. Wajar saja. Tidak ada yang salah," kata Yaqut.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/25/12272061/waketum-gerindra-seharusnya-menteri-agama-mengayomi-semua-golongan

Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke