Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

DUA pekan lalu, (Senin, 11/10/2021), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ada 18 negara yang nanti diperbolehkan masuk ke Indonesia.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan dua hal. Pertama, pemerintah optimistis bahwa pandemi Covid-19 sudah mulai terkendali.

Kedua, pemerintah optimistis bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) dapat mulai diaktifkan kembali, sehingga perekonomian nasional dapat menggeliat lagi.

Terdampak pandemi

Memang, aktifnya kembali sektor parekraf adalah momentum yang ditunggu-tunggu. Ketika semua sumber pertumbuhan tak mampu lagi dioptimalkan untuk mendongkrak laju kinerja ekonomi yang melemah akibat pandemi Covid-19, sektor parekraf menjadi tumpuan harapan baru.

Sektor parekraf mampu membuka lapangan kerja yang cukup luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan lebih baik. Sektor tersebut punya potensi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Sektor ekonomi kreatif sendiri saja meliputi 17 subsektor, mulai dari kuliner, kriya, fashion, sampai sektor yang sekarang bertumbuh dengan cepat seperti gaming, aplikasi, animasi, film, streaming, dan sejumlah sektor lainnya.

Sementara itu, pariwisata memiliki 13 subsektor, di antaranya yang sedang pesat berkembang adalah homestay dan desa wisata.

Namun semenjak pandemi Covid-19 merebak awal Maret 2020 lalu, sektor parekraf mengalami kelesuan hingga mati suri.

Sepanjang 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 4,052 juta orang. Pendapatan negara di sektor pariwisata pun turun sebesar Rp20,7 miliar.

Secara kumulatif (Januari–Agustus 2021), jumlah kunjungan wisman mencapai 1,06 juta kunjungan, turun sebesar 69,17 persen jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2020 yang berjumlah 3,44 juta kunjungan.

Fase penyelamatan sektor Parekraf

Untuk menyelamatkan sektor Parekraf, pemerintah telah melakukan tiga fase penyelamatan.

Pertama, fase tanggap darurat, fokus pada kesehatan, seperti menginisiasi program perlindungan sosial, mendorong kreativitas dan produktivitas saat WFH, melakukan koordinasi krisis pariwisata dengan daerah pariwisata, serta melakukan persiapan pemulihan.

Selanjutnya adalah fase pemulihan. Pemerintah membuka secara bertahap tempat wisata di Indonesia.

Persiapannya sangat matang, mulai dari penerapan protokol CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability) di tempat wisata, serta mendukung optimalisasi kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) di Indonesia.

Terakhir adalah fase normalisasi, yaitu persiapan destinasi dengan protokol CHSE, meningkatkan minat pasar, hingga diskon untuk paket wisata dan MICE. Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah Virtual Travel Fair.

Kini, ketika grafik pertumbuhan Covid-19 cenderung melandai, momentum untuk mentransformasi dan mengaktifkan kembali sektor parekraf ada di depan mata.

Salah satu langkah transfomasi yang diambil adalah dengan mengembangkan pariwisata kualitas (quality tourism) daripada pariwisata kuantitas (quantity tourism).

Secara akademis quality tourism memiliki dua indikator utama. Pertama, wisatawan yang menjadi target market adalah wisatawan yang memiliki daya beli tinggi. Ini terkait dengan besarnya spending per hari dan length of stay.

Untuk itu pelaku wisata perlu meningkatkan kualitas wisata dalam hal kenyamanan dan keamanan destinasi wisata.

Pemerintah dapat menunjang dengan menerapkan sertifikasi CHSE kepada pelaku usaha pariwisata.

Sementara, pelaku industri wisata perlu mengembangkan strategi promosi dan pemasaran yang kuat untuk menyasar wisatawan berdaya beli tinggi.

Kedua, wisatawan yang peduli pada keberlanjutan, peduli pada kelestarian lingkungan hidup, peduli dengan masyarakat dan budaya lokal.

Berkenaan dengan ini, pemerintah perlu lebih gencar mendorong masyarakat untuk mengembangkan desa wisata.

Masyaraka desa dapat mengembangkan potensi alam desa, budaya desa, termasuk melakukan penguatan atraksi berbasis narasi (storynomic tourism).

Terus berbenah

Namun, pemerintah juga perlu tetap fokus melanjutkan pembangunan fasilitas di seluruh destinasi wisata prioritas seperti wisata Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

Pemerintah juga memfasilitasi upaya promosi wisata yang difokuskan pada low hanging fruit atau tujuan wisata yang sudah siap seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Bintan guna menyukseskan program travel bubble.

Selain itu, pemerintah berkolaborasi dengan para pelaku sektor parekraf untuk semakin giat mengembangkan aspek atraksi, aksesibilitas, dan amenitas untuk dapat menarik wisatawan domestik maupun internasional.

Untuk mendukung proses transfomasi tersebut pemerintah mengalokasi Rp14,4 triliun dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 untuk sektor parekraf.

Kunci utama bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar dapat bertahan di tengah pandemi adalah memiliki kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi, dan kolaborasi yang baik.

Pasalnya, saat ini prilaku masyarakat mulai berubah, dan dibarengi dengan tren kemajuan teknologi informasi terutama penggunaan media sosial dalam berwisata.

Tingkatkan sinergi Parekraf dan UMKM

Sejatinya sektor Parekraf adalah padanaan yang cocok bagi UMKM. Apalagi, menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM), sektor Parekraf dan UMKM sangat beririsan.

Sekitar, 97 persen lapangan kerja di Indonesia ada di sektor UMKM, dan 70 persen dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif itu UMKM.

Menurut data Kemenkop-UMKM sekitar 64,1 juta unit atau 99 persen dari total pelaku usaha yang ada di Indonesia adalah UMKM.

UMKM juga mampu menyerap sekitar 116 juta tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 58 persen terhadap PDB.

Oleh karena itu, sangat tepat apabila Menparekraf dan Menkop-UKM dalam setahun terakhir terus mengajak pelaku usaha di kedua sektor tersebut untuk saling berkolaborasi dan bersinergi.

Kedua kementerian itu bahkan bertekad untuk memfasilitasi sinergi dan kolaborasi tersebut. Misalnya, di sekitar sebuah destinasi wisata, Kemenkop-UMKM akan menyediakan sarana dan prasarana bagi pelaku UMKM di subsektor kriya, fesyen, trasportasi, souvenir, kuliner dan yang lainnya.

Sinergi juga dapat diperluas dengan semua kementerian dan lembaga di pusat, pemerintah daerah (pemda) tingkat satu dan tingkat dua.

Di bidang industri film, misalnya, kebijakan Malaysia bisa ditiru. Di sana ada kolaborasi dan sinergi yang baik antara pelaku industri film dan pemerintah. Pemerintah memberikan cash back 30 persen kepada pihak yang membuat film di Malaysia.

Swasta dan pemerintah perlu berkolaborasi menyelenggarakan aneka event, baik event olahraga atau sport tourism, event musik, maupun event kesenian lainnya.

Setiap event akan menggerakkan roda perekonomian. Jumlah pengunjung yang datang merupakan pasar yang besar bagi perhotelan dan restoran, transportasi, aneka produk industri, dan kuliner.

Sinergi juga dapat dikembangkan antara sektor Parekraf, UMKM dan Direktorat Perpajakan, Kementerian Keuangan.

Direktorat perpajakan perlu lebih menyederhanakan tax code, yang selama ini sulit dimengerti para pelaku UMKM. Melalui sosialisasi yang terus menerus, sektor UMKM dapat semakin berkontribusi bagi penerimaan negara dari sektor pajak.

Dari pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya Indonesia memiliki peluang dan harapan besar untuk segera keluar dari kondisi ekonomi yang lesu akibat pandemi Covid-19.

Asalkan, pertama, sektor parekraf dan UMKM yang memiliki potensi besar mau bertransformasi dan berinovasi memanfaatkan kemajuan teknlogi digital.

Kedua, apabila pemerintah bersama seluruh pelaku sektor parekraf dan UMKM senantiasa terbuka untuk bersinergi dan berkolaborasi satu sama lainnya.