Partai Ummat Kritik Keputusan Jokowi Berikan Jabatan Tambahan ke Luhut

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo terkait penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam sejumlah jabatan.

Menurut dia, keputusan itu membuat fungsi kementerian seolah tidak berjalan.

"Dalam kabinet itu kan banyak menteri, kalau hampir sebagian besar urusan hanya ujung-ujungnya ke satu pintu saja, berarti itu indikasi kuat bahwa organisasi dalam konteks fungsi kementerian tidak berjalan lancar," kata Ridho, saat ditemui di Kantor DPP Partai Ummat, Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Diketahui, Luhut dipercaya untuk menempati sejumlah jabatan, yakni Ketua Komite Kerta Cepat Jakarta-Bandung, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi dalam Negeri, dan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Kemudian, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional, Koordinator PPKM Jawa-Bali, dan Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Ridho khawatir hal itu membentuk persepsi publik bahwa penunjukan Luhut hanya didasarkan pada kedekatan dengan Jokowi.

"Jangan sampai semua kebijakan skala nasional dan untuk kepentingan orang banyak hanya lewat satu pintu saja," tutur dia.

Ridho mengingatkan, membangun negara tidak hanya cukup melibatkan satu atau dua orang menteri. Ia mengatakan, Presiden Jokowi harus memaksimalkan fungsi kabinet ataupun kementerian.

Menantu Amien Rais ini berharap, fungsi kementerian untuk membangun negara benar-benar terdistribusi.

"Kalau satu pintu ya itu-itu saja dan kebijakannya, tidak pro-rakyat, sehingga hasilnya tidak efisien," tutur dia.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Ummat Bidang Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Hilmi Rahman mengingatkan pentingnya keterlibatan antar-kementerian dalam tiap program nasional dan tak hanya bertumpu pada satu orang.

"Tentu juga ada fungsi koordinasi kepada kementerian. Jangan publik melihat sorotannya terlalu tajam kepada satu orang saja, karena bagaimana pun juga pemerintahan ini kolektif," ucap Hilmi pada kesempatan yang sama.