Salin Artikel

Anggota Komisi III Usul Partai Politik Disanksi jika Kadernya Korupsi, tapi...

Hal ini disampaikan Arsul saat merespons praktik korupsi kepala daerah yang dikaitkan dengan upaya mengumpulkan dana bagi partai untuk menghadapi pemilihan umum.

"Tidak hanya terhadap kader yang bersangkutan dipidana, tetapi partai politiknya dipinalti. Contoh misalnya kalau di daerah itu kadernya korup, maka dipinalti di daerah itu tidak boleh mungkin ikut pemilu atau pilkada. Tidak juga harus secara nasional kecuali yang melakukan di tingkat pusat," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Arsul berpendapat, sistem pendanaan partai politik mesti dibenahi terlebih dahulu sebelum sanksi di atas diterapkan.

Ia meyakini, tidak ada partai politik yang mengistruksikan kadernya mencari dana untuk persiapan pemilu dengan cara yang tidak halal.

Namun, ia tidak memungkiri banyak kader partai menjabat sebagai kepala daerah atau posisi strategis lain merasa perlu memberikan kontribusi kepada partai.

"Untuk katakanlah mencegah yang seperti itu tidak berkelanjutan, hemat saya yang pertama harus dibenahi adalah sistem pendanaan partai politiknya," ujar wakil ketua umum PPP itu.

Arsul menuturkan, pemerintah telah memiliki wacana untuk menaikkan dana partai politik sejak periode lalu.

Ia pun mengaku pernah diundang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) untuk membahas rencana itu bersama sejumlah tokoh partai politik lainnya.

"Di tingkat pusat sekarang ini kan per suara Rp 1.000, itu kan mau ditingkatkan. Nah itu jadi jalan keluar karena political funding itu kan hal yang di negara-negara maju juga terjadi," ujar Arsul.

Menurut dia, jika sistem pendanaan parpol sudah dibenahi tetapi korupsi masih ditemui, barulah perlu ada hukuman yang dijatuhkan bagi kader yang korupsi maupun partai politiknya.

"Menurut saya imbang-imbangan itu harus dilakukan, di satu sisi ada penindakan dalam proses hukum yang tegas dan proses administrasi terhadap partai, tetapi di lain sisi juga harus ada jalan keluar," kata Arsul.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/21/17505141/anggota-komisi-iii-usul-partai-politik-disanksi-jika-kadernya-korupsi-tapi

Terkini Lainnya

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke