Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar proses perizinan investasi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak berbelit-belit.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para direktur utama BUMN, di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (14/10/2021).

“Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi, ruwetnya,” kata Jokowi, dikutip dari siaran Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (16/10/2021).

Jokowi mencontohkan soal izin untuk membuat pembangkit listrik di Indonesia yang sangat banyak. Ia menuturkan, untuk membangun pembangkit listrik setidaknya dibutuhkan 259 izin.

“Meskipun namanya beda-beda. Ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, sama saja itu izin, dan itu jumlahnya 259. Kalau dibawa koper mungkin 10 koper ada,” ujar dia.

Hal ini membuat waktu yang diperlukan untuk mencari izin memakan waktu bertahun-tahun.

Bahka, Jokowi mengaku pernah menerima keluhan bahwa dibutuhkan waktu tujuh tahun untuk mendapatkan izin terkait pembangkit listrik. Ia pun meminta birokrasi di BUMN dipangkas.

“Seperti ini yang harus dipangkas, enggak boleh jadi PLN sampai bertele-tele seperti itu, enggak bisa lagi,” tegasnya.

Jokowi menekankan, tidak akan ada pihak mau melakukan investasi dengan BUMN apabila memiliki birokrasi yang berbelit-belit.

“Siapa mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu, sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit, masuk BUMNnya berbelit-belit lagi. Lari semua,” ungkap dia.