DPP PDI-P Panggil Albertus Sumbogo, Ada Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP bidang kehormatan PDI Perjuangan (PDI-P) Komaruddin Watubun mengatakan, pihaknya telah memanggil Albertus Sumbogo, pengurus partai di Jawa Tengah yang mendeklarasikan kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo.

Namun, selain pemanggilan terhadap Sumbogo, PDI-P juga meminta keterangan sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDI-P.

"Kita panggil untuk klarifikasi yang bersangkutan. Namun, kita tadi panggil juga beberapa anggota DPR RI yang kurang aktif rapat karena alasan pandemi," kata Komaruddin dalam keterangannya, Jumat (15/10/2021).

Menurut dia, pemanggilan tersebut dilakukan sebagai bagian dari mekanisme internal PDI-P.

Berkaitan dengan pemanggilan Sumbogo, Komaruddin menyinggung hasil Kongres PDI-P yang mengamanatkan soal calon presiden dan calon wakil presiden diputuskan sepenuhnya oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Sehingga, siapapun kader partai sejak awal sudah diinstruksikan untuk tak terlibat dalam deklarasi-deklarasi kelompok relawan capres-cawapres. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh kader partai," tegasnya.

Ia menambahkan, DPP PDI-P dalam rangka menegakkan disiplin partai akan memanggil anggota dan kader yang melakukan deklarasi capres dan cawapres sebelum pengumuman resmi.

Adapun pengumuman resmi tersebut setelah mendapat keputusan dari Megawati Soekarnoputri.

Lebih lanjut, Komaruddin mengatakan bahwa semua kader dan pengurus partai terikat mutlak dengan keputusan kongres yang menyerahkan mandat penentuan capres-cawapres kepada ketua umum.

"Sehingga, DPP PDI-P sudah berkali-kali meminta kader, termasuk kepada publik, untuk bersabar menunggu keputusan akhir," ujarnya.

Menurut dia, hal ini karena keputusan mengenai capres-cawapres memerlukan proses kontemplasi internal partai.

Ia menegaskan, jika ada kader yang tak melaksanakan aturan terkait capres-cawapres, maka akan didisiplinkan.

Komaruddin kemudian menyinggung soal demokrasi harus dengan ketaatan terhadap konstitusi, pranata demokrasi dan kultur demokrasi yang dibangun.

"Partai sungguh-sungguh menyiapkan calon pemimpin dan segala sesuatunya dilakukan dengan kalkulasi yang matang. Bagi anggota Partai yang tidak sabar dan bertindak di luar koridor mekanisme yang ada, tentu saja disiplin akan ditegakkan,” tambahnya.

Namun, tambah dia, disiplin juga diterapkan bagi kader yang melakukan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan berbagai pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai.

Atas dasar itu, menurut Komaruddin merupakan hal yang biasa jika DPP PDI-P melakukan pemanggilan kader di berbagai kasus dalam rangka penegakkan disiplin partai.

"Bahkan yang tak taat protokol Covid saja diklarifikasi kok. Pengurus partai yang tak hadir rapat beberapa kalipun diklarifikasi. Beberapa anggota DPR RI yang kurang aktif rapat karena alasan pandemi juga diklarifikasi,” pungkasnya.

Diketahui, PDI-P akhir-akhir ini diterpa kegaduhan setelah Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto memunculkan istilah bukan banteng, tetapi celeng bagi kader PDI-P yang mendeklarasikan capres.

"Adagium di PDI-P itu, yang di luar barisan bukan banteng. Itu namanya celeng. Jadi, apa pun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan ya celeng," ujar Bambang.

Wakil Ketua DPC PDI-P Purworejo Albertus Sumbogo mengatakan, simpatisan dan kader PDI Perjuangan yang mendukung Ganjar Pranowo hanya menyampaikan aspirasi sebelum Megawati memutuskan capres dari partai banteng itu untuk Pilpres 2024.

Pria yang menjabat Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) itu mengaku hanya menampung aspirasi masyarakat.

"Bagi saya, saya masih dalam barisan. Hak bicara, hak aspirasi itu dijamin oleh aturan. Saya tidak memutuskan yang harus jadi Ganjar, bukan. Aspirasi masyarakat ini kan perlu ditampung," kata Albertus, Senin (11/10/2021).

Albertus mengaku siap menerima sanksi hingga pemecatan sebagai kader partai banteng jika dinilai melanggar aturan partai.