Salin Artikel

Menteri PPPA Harap Ulama Perempuan Dorong Pengarusutamaan Gender hingga Perlindungan Anak

Hal tersebut dinilainya akan sangat berguna bagi kemajuan Indonesia ke depannya.

Menurut Bintang, perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan meski masih dikategorikan sebagai kelompok rentan yang dimarjinalkan, tertinggal dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk pendidikan.

"Diharapkan kualitas para kader ulama perempuan dari sisi akademis meningkat dan mendorong terciptanya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak demi kemajuan bangsa Indonesia," kata Bintang dalam Sosialisasi Beasiswa Pendidikan Kader Ulama dan Pendidikan Kader Ulama Perempuan Masjid Istiqlal, dikutip dari siaran pers, Kamis (14/10/2021).

Salah satu upaya untuk mencapai itu adalah dengan memberikan beasiswa pendidikan kader ulama, termasuk ulama perempuan yang dilaksanakan atas kerja sama Kementerian PPPA, Kementerian Agama, Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI), dan didukung Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Apalagi, kata dia, jumlah perempuan di Indonesia menempati hampir setengah populasi penduduk Tanah Air yang sekaligus merupakan potensi kemajuan bangsa.

"Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan," kata dia.

Bintang mengatakan, untuk menjawab berbagai permasalahan di era modern dan berbagai isu sosial yang berkembang di masyarakat membutuhkan para kader ulama yang mumpuni baik secara karakter maupun kemampuan akademis.

Oleh karena itu, Bintang berharap agar pendidikan lanjutan atau pendidikan tingkat tinggi menjadi hal yang penting.

"Bukan hanya untuk mendapatkan gelar, pendidikan akan membentuk pola pikir, cara berpikir kritis, dan kemampuan analitis, terutama para kader ulama adalah ujung tombak dari pembangunan berbasis nilai-nilai agama di Indonesia,” kata dia.

Sementara itu, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan, semua orang memiliki kepentingan terhadap pendidikan kader ulama.

Tidak hanya umat Islam, tetapi juga bagi umat beragama lain.

"Kita sadar mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam, kalau nanti umat Islam melahirkan tokoh-tokoh panutan pemimpin yang moderat, maka yang akan merasakan dampak positifnya adalah seluruh warga Indonesia apapun agamanya,” kata Nasaruddin.

Oleh karena itu, program pendidikan kader ulama perempuan tersebut pun disebutkannya mendapatkan sambutan baik dari masyarakat Indonesia dan didukung tokoh-tokoh agama.

Adapun LPDP membuka pendaftaran beasiswa pendidikan kader ulama dan pendidikan kader ulama perempuan pada 11-22 Oktober 2021.

Program tersebut dikhususkan bagi pendidikan magister dan doktoral tahun ajaran 2022.

Terdapat empat tahapan seleksi, yaitu administrasi, substansi akademik, substansi kebangsaan, dan wawancara.

Beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi pendaftar, di antaranya IPK minimal 3.00 (S2) dan 3.25 (S3), usia maksimal 40 tahun (S2) dan 45 tahun (S3), dan sertifikasi Bahasa Inggris.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/14/11572791/menteri-pppa-harap-ulama-perempuan-dorong-pengarusutamaan-gender-hingga

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.