Salin Artikel

Komcad Diusulkan Jadi Bagian Atasi Ancaman Bencana

Ancaman non-konvensional tersebut berupa persoalan kebencanaan seperti gempa bumi, banjir, erupsi gunung, kebakaran hutan, hingga perubahan iklim.

"Selain Komcad fokus pada tupoksi sebagai instrumen petahanan negara, penambahan fungsi sebagai kekuatan cadangan dalam menghadapi darurat nasional (bencana) menjadi suatu keniscayaan," ujar Beni kepada Kompas.com, Senin (11/10/2021).

Beni mengatakan, pemerintah sempat kewalahan mengatasi pandemi Covid-19 yang merupakan bencana non-alam.

Bahkan, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan merespons dengan mendirikan rumah sakit tambahan yang berasal dari aset atau fasilitas institusi tersebut.

Namun, Beni menuturkan, hal ini perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

Salah satu SDM yang bisa dikerahkan adalah kalangan mahasiswa kedokteran maupun perawat tingkat akhir.

Terkait hal itu, Beni menyatakan, sudah semestinya pembentukan komcad di masa depan bisa berkontribusi dalam penanganan pandemi atau pun keadaan darurat nasional lainnya.

Selain itu, pasukan komcad juga bisa difungsikan untuk menghadapi ancaman konvensional. Misalnya, konflik di Laut China Selatan.

Sekalipun Indonesia tak akan terlibat dalam konflik di wilayah tersebut, namun komcad tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai instrumen pertahanan negara.

Dengan bermacam spektrum ancaman tersebut, keahlian komcad yang harus dipersiapkan di masa depan antara lain, dokter, perawat, tenaga kesehatan, ahli kimia dan laboratorium.

"Ahli teknik sipil, ahli komputer atau infomatika, keamanan siber, ahli biologi, ahli nuklir, pilot, manajemen bencana alam, urusan sipil lainnya dan operasi psikologi dan propaganda," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menetapkan 3.103 orang menjadi pasukan komcad periode 2021 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (7/10/2021).

Adapun 3.103 anggota komponen cadangan yang hari ini ditetapkan terdiri dari Rindam Jaya 500 orang, Rindam III Siliwangi 500 orang, Rindam IV Diponegoro 500 orang.

Kemudian, Rindam V Brawijaya 500 orang, Rindam XII Tanjungpura 499 orang, dan Universitas Pertahanan 604 orang.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/11/12564531/komcad-diusulkan-jadi-bagian-atasi-ancaman-bencana

Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke