Salin Artikel

Jokowi Yakin Ekonomi RI Mampu Jadi yang Terbesar Ke-7 di Dunia pada 2030

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia punya potensi besar dalam bidang ekonomi digital.

Apabila potensi tersebut terus dikembangkan dan difasilitasi, ia yakin RI mampu menjadi satu dari 10 negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

"Jika kita kawal secara cepat dan tepat Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar dunia ketujuh di 2030," kata Jokowi, dalam acara OJK Virtual Innovation Day, di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/10/2021).

Jokowi mengatakan, digitalisasi di sektor ekonomi terjadi begitu cepat beberapa tahun terakhir. Bank dan asuransi berbasis digital terus bermunculan yang didukung dengan berbagai macam e-payment.

Penyelenggara financial technology (fintech) juga terus bermunculan, termasuk fintech syariah. Fenomena sharing economy semakin marak, dari ekonomi berbasis peer to peer hingga bussiness to bussiness.

Namun demikian, kata Jokowi, seiring dengan perkembangan itu, terjadi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan. Semakin banyak masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online.

"Oleh karenanya, perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita," ujarnya.

Jokowi ingin Indonesia membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan, serta bertanggung jawab.

Ia berharap sistem keuangan digital di Tanah Air memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan-permasalahan sosial. Hal ini demi mencegah munculnya kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.

Pembiayaan fintech, kata Jokowi, harus didorong untuk membangun kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, membantu pelaku UMKM agar lebih banyak melakukan transaksi digital, dan membantu UMKM naik kelas hingga masuk ke goal digital.

Presiden pun meminta OJK dan para pelaku usaha mempercepat literasi keuangan dan literasi digital. Kemajuan inovasi keuangan digital, kata dia, harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Jokowi ingin inklusi keuangan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya lapisan menengah ke bawah.

Ia juga berharap provider keuangan digital tidak hanya berpusat di Jawa saja, tetapi juga membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga pelosok ke seluruh penjuru Tanah Air.

"Saya harap ekosistem keuangan digital yang tangguh dan berkelanjutan harus terus dijaga untuk mendorong percepatan pergerakan ekonomi nasional yang inklusif serta berkontribusi lebih besar pada upaya pemulihan ekonomi yang sedang kita lakukan," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/11/12140771/jokowi-yakin-ekonomi-ri-mampu-jadi-yang-terbesar-ke-7-di-dunia-pada-2030

Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke