Salin Artikel

Satgas: Euforia Penurunan Kasus Covid-19 Tak Boleh Bikin Pemerintah dan Masyarakat Lengah

Berkaca dari pengalaman berbagai negara, euforia setelah penurunan kasus Covid-19 yang diikuti melonggarkan protokol kesehatan dapat memicu gelombang penularan baru.

"Beberapa pelajaran yang dapat euforia penurunan kasus Covid-19 tidak boleh jadikan pemerintah dan masyarakat lengah," ujar Wiku dalam konferensi pers secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/10/2021).

Menurutnya, saat kondisi pandemi di Indonesia membaik seperti sekarang ini, protokol kesehatan justru harus lebih disiplin untuk dilakukan.

Terlebih, saat ini kegiatan masyarakat mulai berjalan secara normal.

"Perlu pengawasan protokol kesehatan pada aktivitas masyarakat. Utamanya untuk kegiatan yang berpotensi meningkatkan penularan seperti kegiatan keagamaan, wisata, sosial dan ekononomi," tegas Wiku.

Dia pun mengungkapkan, Indonesia terbilang cukup baik dalam mengatasi kenaikan kasus pada lonjakan atau gelombang kedua, yakni hanya berlangsung selama dua bulan.

Kemampuan Indonesia ini disebutnya lebih baik dari India dan Turki yang membutuhkan waktu tiga bulan untuk akhirnya dapat turun.

Selain itu, besarnya penurunan kasus di Indonesia juga dapat bersaing dengan Jepang yang sama-sama turun 98 persen.

Hal ini juga dibandingkan dengan negara lain seperti Vietnam yang turun 73 persen, India yang turun 90 persen dan Turki dengan penurunan 93 persen.

Di Indonesia sendiri, kata Wiku, lonjakan kasus terjadi pasca liburan Idul Fitri.

Yang mana mobilisasi yang meningkat dan kegiatan mengunjungi keluarga memberi ruang penularan bagi varian delta virus corona di tengah masyarakat.

"Untuk menghadapinya indonesia bergerak cepat menerapkan kebijakan berlapis yang meliputi pembatasan kegiatan yang disesuaikan dengan tingkat kondisi hingga tingkat kabupaten/kota. Pembatasan mobilitas dalam dan luar negeri," jelas Wiku.

Lalu, penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, respons cepat penyediaan obat-obatan dan penyediaan tempat isolasi terpusat di beberapa daerah dengan kasus tinggi serta pengawasan protokol kesehatan lewat pemberdayaan masyarakat melalui satgas dan posko di daerah.

Di samping itu, dilakukan pula penguatan layanan digital kesehatan serta percepatan vaksinasi Covid-19.

"Perlindungan berlapis ini jadi kunci (penanganan Covid-19) Indonesia unggul dibandingkan negara lain," tambah Wiku.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/07/19505821/satgas-euforia-penurunan-kasus-covid-19-tak-boleh-bikin-pemerintah-dan

Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke