Interupsi di Rapat Paripurna, Anggota DPR Sebut Kasus Saiful Mahdi Fenomena Gunung Es

Hal itu disampaikan Hamid dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (7/10/2021) saat menyampaikan interupsi mengenai dukungan PKS atas amnesti bagi Saiful.

"Kasus yang menjerat Saudara Saiful Mahdi merupakan fenomena gunung es di Indonesia yang diakibatkan kelemahan dalam Undang-Undang ITE, baik substansi normanya maupun penerapannya. Masih banyak kasus semacam Saiful Mahdi lainnya yang sedang maupun telah dipidana akibat pemberlakuan Undang-Undang ITE," kata Hamid, Kamis.

Hamid mengatakan, fraksinya berpandangan bahwa surat keputusan bersama (SKB) tentang pedoman implementasi UU ITE tidak cukup untuk mengurangi dampak overkriminalisasi dari UU ITE.

Menurut Hamid, overkriminalisasi dari UU ITE bukan semata disebabkan oleh kesalahan dalam penerapan undang-undang.

"Namun juga berakar pada kelemahan substansial dalam perumusan norma atau delik dalam sejumlah pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang dalam penerapannya bertentangan dengan semangat kebebasan sipil dan demokrasi," ujar Hamid.

Dalam kesempatan itu, Hamid juga menegaskan bahwa fraksinya mendukung penuh pemberian amnesti kepada Saiful agar dapat disetujui dan segera diproses.

"Kebebasan sipil sebagai pilar demokrasi harus ditegakkan, kebebasan dalam mimbar akademik harus dilindungi, serta kebebasan dalam menyampaikan kritik dan pendapat di ruang publik harus dipulihkan," kata dia.

Ia menambahkan, fraksinya menyambut baik masuknya revisi UU ITE ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021.

Ia berharap, pimpinan DPR segera memproses tahapan penyusunan dan pembahasan revisi UU ITE agar tidak ada lagi kasus-kasus seperti yang dialami Saiful Mahdi.

Adapun DPR telah menyetujui pemberian amnesti kepada Saiful. DPR sebelumnya telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait untuk memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti.

Pemberian amnesti kepada Saiful disetujui oleh DPR dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar pada Kamis.

"Sehubungan dengan keterbatasan waktu, urgensi surat tersebut, dan mengingat DPR akan memasuki masa reses, saya meminta persetujuan dalam rapat paripurna ini, terhadap permintaan pertimbangan presiden kepada DPR RI tersebut, apakah permintaan amnesti tersebut sebagaimana surat presiden dapat kita setujui?" kata Muhaimin.

"Setuju," jawab peserta rapat diikuti ketukan palu oleh Muhaimin sebagai tanda keputusan.

Kasus ini berawal dari kritik Saiful terhadap proses penerimaan tes CPNS untuk dosen di Fakultas Teknik Unsyiah pada 25 Februari 2019.

Saiful mengkritik proses rekrutmen lantaran dirinya mengetahui adanya berkas peserta yang diduga tak sesuai persyaratan, namun tetap diloloskan oleh pihak kampus.

Kritik itu disampaikan melalui grup WhatsApp. Adapun kalimat kritik yang dilayangkan Saiful sebagai berikut:

"Innalillahiwainnailaihirajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? Gong Xi Fat Cai!!! Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen hanya pada medioker atau yang terjerat “hutang” yang takut meritokrasi".

Tak terima atas kritik tersebut, Dekan Fakuktas Teknik Unsyiah Taufiq Mahdi lantas melaporkan Saiful ke Polrestabes Banda Aceh dengan tuduhan pencemaran nama baik. Setelah dilaporkan, Saiful kemudian menjalani pemeriksaan.

Tepat pada 2 September 2019, pihak penyidik Polrestabes Banda Aceh menetapkan Saiful sebagai tersangka pencemaran nama baik, dengan menggunakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang ITE.

Dalam perjalanan kasus ini, Saiful kemudian tetapkan bersalah dengan vonis 3 bulan penjara dan denda Rp 10 juta oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 4 April 2020.