Salin Artikel

Menko PMK Akui Penanganan Pekerja Migran RI Masih Kurang Dibanding Negara Lain

Hal tersebut disampaikan Muhadjir di acara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kamis (7/10/2021).

"Dalam banyak hal, kita sudah mengalami kemajuan luar biasa, tapi memang dalam banyak hal juga kita masih kurang dibanding negara-negara lain," kata dia.

Beberapa kekurangan yang masih dimiliki itu antara lain terkait dengan hak para PMI.

Ini termasuk kesadaran untuk memberikan pelayanan hukum apabila para pekerja menghadapi masalah hukum di negara tempatnya bekerja.

Meskipun demikian, kata dia, ada masalah lain yang dihadapi berkaitan dengan individu PMI itu sendiri.

"Misalnya dalam hal bahasa, karena ketidakmampuan atau terbatasnya kemampuan bahasa yang diperlukan sehingga menghambat komunikasi yang bersangkutan," kata dia.

Muhadjir pun berpesan agar BP2MI serta lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penempatan para PMI di luar negeri turut memperhatikannya.

Ini termasuk bagi para PMI itu sendiri agar memastikan bahwa mereka memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dapat bekerja ke luar negeri.

"Supaya dia bisa survive ketika berada di luar negeri sehingga bisa melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian atau kontraknya," kata Muhadjir.

Selain itu, Muhadjir juga mengakui bahwa pemerintah mengalami kesulitan dalam menangani kesejahteraan para PMI.

Meskipun demikian, dia memastikan bahwa pemerintah akan terus berupaya keras memperbaiki kondisi yang masih bermasalah tersebut agar semakin ke depannya.

"Kami berkomitmen, negara harus hadir dalam masalah kesejahteraan PMI ini. Mereka adalah pahlawan devisa, jangan sampai kita hanya memberikan sanjungan dalam nyanyian tapi tidak pernah bertindak secara nyata untuk menjadikan mereka pahlawan," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/07/10515641/menko-pmk-akui-penanganan-pekerja-migran-ri-masih-kurang-dibanding-negara

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke