Salin Artikel

KPI Terbuka jika Keluarga MS Butuh Pendampingan Psikologi

Namun, hingga saat ini, KPI belum mendapatkan permintaan dari MS ataupun keluarganya terkait fasilitas tersebut.

“Permintaan melalui surat kami belum terima, permintaan yang disampaikan secara lisan juga belum kami terima,” sebut Nuning saat ditemui di kantor KPI Pusat, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2021).

“Tapi, kami sangat terbuka apabila keluarga terduga korban meminta perlindungan, baik psikologi maupun hukum,” sambung dia.

Selain itu, Nuning juga menjamin bahwa KPI akan mengupayakan jika MS meminta fasilitas atau kebijakan terkait kenyamanannya dalam bekerja.

“Kami juga terbuka terkait kenyamanan kerja MS, dan itu bisa disampaikan,” ucapnya.

Saat ini, KPI menunggu permintaan itu disampaikan oleh MS ataupun keluarganya.

“Kami selalu sampaikan senyaman terduga korban, bisa didampingi ibunya atau pengacaranya untuk meminta perlindungan dan pendampingan pada kami,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, tim kuasa hukum MS meminta akses pemulihan psikologis juga diberikan untuk ibu dan istri MS.

Anggota tim kuasa hukum MS, Muhammad Muallimin, mengatakan bahwa ibu dan istri juga mengalami dampak mental atas perkara yang menimpa MS.

Diketahui MS merupakan pegawai KPI Pusat yang diduga mengalami tindakan perundungan dan pelecehan seksual.

Dalam keterangan tertulis yang tersebar di media sosial, MS mengaku mengalami perundungan sejak 2012.

Ia juga menyebut dilecehkan secara seksual oleh lima orang rekan kerjanya pada tahun 2015.

Saat ini perkara MS sedang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara itu, kasus ini juga sedang diinvestigasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/05/17101331/kpi-terbuka-jika-keluarga-ms-butuh-pendampingan-psikologi

Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke