Salin Artikel

Komisioner Komnas HAM Sayangkan Belum Ada Langkah Ungkap Kebenaran Peristiwa 65

Amiruddin meminta pemerintah tidak perlu melakukan penyangkalan lagi tentang adanya pelanggaran HAM berat di masa itu.

“Seluruh peristiwa itu memang harus diterima tanpa penyangkalan lagi. Peristiwa itu tragedi bagi bangsa kita,” tutur Amiruddin dihubungi Kompas.com, Jumat (1/10/2021).

Peristiwa 1965 merujuk pada pembunuhan para jenderal yang selanjutnya disebur Pahlawan Revolusi, pada 1 Oktober dini hari yang diduga didalangi PKI.

Pasca peristiwa itu, orang-orang yang berafiliasi dengan PKI kemudian diburu, disika, dipenjara hingga dibunuh.

Banyak pihak menduga tragedi kemanusiaan itu memakan ratusan ribu hingga jutaan korban.

Amiruddin mengungkapkan, dampak dari peristiwa tragedi 1965 masih terasa hingga saat ini.

“Akibatnya masih terasa sampai kini. Kita harus keluar dari segala trauma yang diakibatkannya,” kata dia.

Komnas HAM, terang Amiruddin, telah menyuarakan penyelesaian persoalan 1965 sejak tahun 2000.

“Ada TAP MPR tentang langkah yang mesti diambil itu, yaitu bisa menempuh jalan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, bisa juga dengan langkah pengadilan,” paparnya.

Namun Amiruddin menyayangkan langkah pengungkapan kebenaran tragedi 1965 belum diambil pemerintah sampai saat ini.

“Sayang langkah-langkah itu belum kunjung diambil,” jelasnya.

Amiruddin menegaskan upaya pengungkapan kebenaran atas peristiwa tersebut penting untuk dilakukan agar bangsa ini tidak mengulangi kesalahan.

“Agar kita mengoreksi kekeliruan-kekeliruan di masa lalu dan tidak menjadi beban bagi masa kini dan mendatang,” imbuh dia.

Diketahui pemerintahan Presiden Joko Widodo sempat mengadakan Simposium Tragedi 1965 sebagai jalan rekonsiliasi dan pengungkapan kebenaran.

Simposium itu diadakan pemerintah melalui Kemenkopolhukam pada 18-19 April 2016. Kala itu jabatan Menkopolhukam diduduki oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Namun sampai saat ini hasil simposium tersebut belum berdampak signifikan pada upaya pengungkapan dan kebenaran tragedi kemanusiaan 1965.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/01/14430141/komisioner-komnas-ham-sayangkan-belum-ada-langkah-ungkap-kebenaran-peristiwa

Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke