Stafsus Jokowi: Cakupan Vaksinasi bagi Penyandang Disabilitas di Jawa-Bali Hampir 100 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden RI Bidang Sosial Angkie Yudhistia mengatakan, cakupan vaksinasi dosis pertama bagi penyandang disabilitas di enam provinsi Jawa-Bali sudah mencapai 99,8 persen.

Keenam wilayah tersebut adalah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Hal tersebut disampaikan Angkie dalam pertemuan dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Kamis (30/9/2021).

"Hari ini kami melaporkan kepada Bapak Menteri Kesehatan, untuk selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa vaksinasi dosis pertama bagi penyandang disabilitas ini berhasil dan kini menjalani dosis kedua,” kata Angkie dalam keterangan tertulis, Jumat (1/10/2021).

Angkie mengatakan, vaksinasi bagi penyandang disabilitas tersebut menggunakan vaksin Sinopharm yang merupakan hibah dari Raja Uni Emirat Arab sebanyak 450.000 dosis, yang diberikan kepada 225.000 sasaran di enam provinsi.

Capaian tersebut, kata Angkie, tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta pemerintah daerah.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan untuk menyukseskan vaksinasi Covid-19 bagi penyandang disabilitas.

“Terima kasih kepada Mba Angkie dan teman-teman yang bekerja dengan sepenuh hati melakukan vaksinasi kepada penyandang disabilitas. Saya lihat angkanya sudah hampir 300 ribuan di enam provinsi,” kata Budi.

Budi mengatakan, apa yang dilakukan Angkie dan tim adalah pengejawantahan dari gerakan vaksinasi nasional yang inklusif, yaitu membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat vaksinasi nasional.

Hal ini, lanjutnya, sejalan dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/598/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, serta Pendidik, dan Tenaga Pendidikan.

Budi mengatakan, dalam SE tersebut diatur bahwa selain mendorong para pemangku kepentingan memprioritaskan vaksinasi bagi kelompok rentan, Kemenkes juga berupaya mempermudah akses vaksinasi bagi penyandang disabilitas.

Oleh karenanya, ia berharap gerakan baik ini bisa terus digencarkan, tidak hanya kepada kelompok penyandang disabilitas, tetapi juga kelompok masyarakat rentan lainnya yang mungkin sulit mendapatkan vaksin karena kendala geografis.

Selain itu, Budi juga berjanji untuk siap melengkapi kebutuhan maupun fasilitas yang dibutuhkan untuk menyukseskan program vaksinasi tersebut.

“Semangat terus yang lainnya, nanti kita akan dukung terus sebagai prioritas orang yang harus divaksinasi,” ucap dia.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, keberhasilan vaksinasi penyandang disabilitas di enam provinsi tersebut rencananya digunakan sebagai percontohan untuk bisa direplikasi di daerah lain di Indonesia.