Salin Artikel

Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 pada Anak Pasca-PTM dan Pembukaan Mal

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera melakukan langkah antisipasi terkait meningkatnya kasus Covid-19 pada anak pasca-penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dan pembukaan mal untuk anak usia di bawah 12 tahun.

“Berdasarkan data di lapangan, mulai terjadi kasus hingga klaster Covid-19 di beberapa sekolah setelah penerapan PTM terbatas. Pemerintah harus segera lakukan langkah antisipasi agar kasus Covid-19 pada anak tidak terus meningkat,” kata Netty dalam keterangannya, Selasa (28/9/2021).

Netty mengatakan, sebelumnya sejumlah pihak seperti organisasi guru yang tergabung dalam Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) telah meminta pemerintah untuk menunda PTM.

Menurut dia, seharusnya pemerintah mempertimbangkan masukan dari organisasi pendidik sebelum memutuskan penerapan PTM.

“Jangan menutup mata dan telinga dari pertimbangan mereka yang memahami betul kondisi lapangan," ujarnya.

Apalagi, tambah dia, berdasarkan data pada 23 September 2021, vaksinasi anak usia 12-17 tahun dari target 26 juta, baru terlaksana 12,79 persen untuk dosis 1 dan 8,84 persen untuk  dosis 2.

Melihat data itu, Netty menilai bahwa realisasi vaksinasi bagi anak 12 hingga 17 tahun masih rendah.

"Artinya, masih banyak anak yang datang ke sekolah dalam kondisi belum divaksinasi,” tambahnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpendapat, masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar kesiapan belajar.

Hal itu dinilainya lantaran banyak sekolah yang belum memenuhi aspek kesiapan PTM, seperti ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan pemetaan warga sekolah.

"Baru 59 persen sekolah yang mengisi Daftar Periksa Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka,” katanya.

Hingga saat ini, kata dia, dengan jumlah masyarakat terinfeksi mencapai lebih dari 4 juta orang dan meninggal lebih dari 140.000 orang, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) masih menempatkan Indonesia sebagai negara yang harus waspada pandemi.

Namun, ia mengaku khawatir karena saat ini mobilitas masyarakat justru semakin tinggi.

Ia menilai, saat ini sudah terdapat sejumlah pelonggaran yang dilihat dari semakin padatnya operasional transportasi publik, dan pusat perbelanjaan yang semakin ramai.

“Bahkan anak-anak di bawah 12 tahun pun sekarang sudah dibolehkan memasuki mal dan pusat perbelanjaan. Kondisi seperti ini rawan memicu penularan," imbuh dia.

Oleh karena itu, Netty mengingatkan pemerintah agar mengkaji ulang kebijakan PTM terbatas dan perizinan bagi anak-anak memasuki mal.

"Antisipasi suasana euforia masyarakat karena turunnya level PPKM di sejumlah daerah. Lakukan upaya maksimal agar tidak membuka ruang bagi munculnya gelombang ketiga," pesan dia.

"Apalagi varian baru juga sedang mengintai masuk. Jangan buat kebijakan yang membuat kita menuai panen Covid-19," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, muncul klaster kasus Covid-19 pada anak di sekolah. Adapun kejadian ini muncul di saat PTM terbatas kembali dilaksanakan.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan pihak sekolah untuk berhati-hati dan mengutamakan penerapan protokol kesehatan pencegahan virus corona dalam menggelar pembelajaran tatap muka.

"Saya meminta kepada satuan pendidikan agar dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secara hati-hati dan selalu mengutamakan kesehatan peserta didik dari penularan Covid-19," kata Wiku dalam konferensi pers daring, Kamis (23/9/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/17121951/pemerintah-diminta-antisipasi-lonjakan-kasus-covid-19-pada-anak-pasca-ptm

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke