Salin Artikel

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Menurut dia, percepatan vaksinasi perlu dilakukan untuk mengendalikan dampak potensi penularan Covid-19, terutama pada momen liburan akhir tahun.

“Sebentar lagi juga akan ada perayaan Tahun Baru, Natal. Pengalaman kita di acara hari raya besar, meski sudah ada pembatasan mobilitas, tetap saja terjadi arus warga yang signifikan. Akibatnya terjadi lonjakan kasus,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (23/9/2021).

Adapun hal tersebut disampaikannya dalam acara vaksinasi dan pemberian bantuan sosial (bansos) yang diselenggarakan oleh Bharatasena Akabri 1996 di SMKN 2 Tangerang, Kamis.

Puan menilai, potensi lonjakan itu menjadi alasan bahwa vaksinasi harus terus digenjot oleh pemerintah.

Namun, selain itu ia menekankan seluruh pihak terkait penerapan protokol kesehatan yang tidak boleh kendor.

"Kita tahu, wilayah ini (Jabodetabek) paling tinggi mobilitas penduduknya, apalagi dengan mulai dibukanya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat,” tuturnya.

Dia menyebut, percepatan vaksinasi di wilayah aglomerasi perlu dilakukan.Hal ini mengingat berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Satgas Penanganan Covid-19, salah satu sumber besar penularan Corona diakibatkan oleh mobilitas penduduk.

“Karena itu, percepatan vaksin untuk wilayah ini harus terus digenjot sebagai antisipasi dari sisi hulu,” tegasnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu meminta semua waspada terhadap potensi gelombang ketiga Covid-19 akibat libur akhir tahun.

Puan berpandangan, jangan sampai terulang lagi lonjakan kasus Corona seperti Juni-Agustus lalu.

“Maka sebelum bulan Desember, Jabodetabek sebagai wilayah yang mobilitas penduduknya sangat tinggi, harus sudah mencapai kekebalan komunal,” imbau Puan.

Lebih lanjut, dia mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai perlunya antisipasi dampak libur akhir tahun.

Tak hanya di Jabodetabek, tambah dia, antisipasi itu harus dimiliki seluruh daerah di Indonesia.

“Karena itu vaksinasi harus digencarkan, juga secara nasional,” pinta dia.

Di sisi lain, Puan mengapresiasi kegiatan yang digelar Polri dan TNI untuk membantu percepatan vaksinasi.

Apresiasi itu termasuk pelaksanaan vaksinasi di sekolah hari ini dalam upaya persiapan pembelajaran tatap muka (PTM).

Ia mengingatkan, pelaksanaan vaksinasi seharusnya memang dikerjakan dengan bergotong royong, sebagai contoh TNI-Polri.

"Tidak bisa sendiri-sendiri. Kemarin saya sama presiden ke Banten. Banten ini sudah cukup baik vaksinasinya, walaupun banyak kekurangan vaksinator, presiden minta bantuan vaksinator ke Kapolri dan Panglima TNI,” papar Puan.

Terkait percepatan vaksinasi, Ketua DPP PDI-P itu menyarankan pemerintah daerah bisa bersinergi dengan pihak swasta.

Dalam hal ini, ia mengaku akan membantu dengan mendorong lewat fungsi yang melekat pada DPR.

“Tidak mungkin pemerintah pusat saja yang melakukan. TNI/Polri sudah melakukan segala sesuatunya, tapi kalau tidak ada sinergi semua pihak maka percepatan vaksinasi tidak akan tercapai,” sebutnya.

Adapun acara vaksinasi ini digagas alumni Akabri 1996 dari matra TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/23/23031011/ketua-dpr-minta-pemerintah-percepat-vaksinasi-covid-19

Terkini Lainnya

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke