Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin menanggapi pelaporan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada dua aktivis HAM, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar.

“Elite-elite pemerintahan perlu kiranya menahan diri untuk mengambil jalan hukum atas kritik yang disampaikan warga,” turur Amiruddin dihubungi Kompas.com, Kamis (23/9/2021).

Tujuannya, lanjut Amiruddin, agar masyarakat dapat terus menyampaikan kritik tanpa rasa takut.

“Kebebasan menyatakan pendapat itu penting bagi demokrasi dan akan bisa membuat kebijakan publik berkualitas,”

Amiruddin berpandangan dalam demokrasi kritik masyarakat pada pejabat publik lumrah terjadi.

Jika ada kritik yang tidak sesuai dengan fakta, Amiruddin meminta pejabat publik menjawabnya dengan data-data tandingan.

“Elite-elite pemerintah kan cukup dengan mengumumkan atau membuka data-data yang sahih untuk membantahnya,” imbuh dia.

Diketahui Luhut melaporkan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dan Direkur Lokatatu Haris Azhar atas dugaan tindakan pencemaran nama baik.

Laporan itu disampaikan Luhut bersama kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya, Rabu (23/9/2021).

Kasus bermula dari pernyataan Fatia dan Haris di YouTube Haris Azhar, bahwa Luhut terlibat dalam penambangan di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

Luhut kemudian mengirimkan somasi pada keduanya yang meminta mencabut pernyataan dan meminta maaf atas pernyataan tersebut.

Tak kunjung memberi pernyataan maaf, Luhut akhirnya memilih menempuh jalur hukum.

Konflik antara pejabat dan aktivis serta peneliti tidak hanya terjadi kali ini.

Pada Jumat (10/9/2021) Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga melaporkan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha dan Miftachul Choir ke Bareskrim Polri.

Keduanya dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik karena menduga Moeldoko punya hubungan dengan produsen Ivermectin, PT Harsen Laboratories.