Salin Artikel

Menurut KPU, Hal Ini Harus Diperbaiki untuk Cegah KPPS Meninggal Saat Pemilu 2024

Pada Pemilu Serentak 2019 total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit.

Menurut dia, hal pertama yang harus diperbaiki adalah syarat untuk merekrut petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Kriteria syarat petugas ditimbang kembali sesuai dengan kebutuhannya, khususnya untuk KPPS. Syarat untuk menjadi petugas KPPS penting ditimbang terkait dengan syarat pendidikan," kata Viryan dalam diskusi daring, Kamis (23/9/2021).

Viryan mengatakan, salah satu syarat menjadi petugas KPPS yang harus diperhatikan adalah pendidikan.

Namun, karena ingin mengurangi jumlah petugas KPPS yang meninggal maka diperlukan syarat lainnya seperti tidak memiliki penyakit bawaan atau komorbid.

"Dan yang ketiga kriteria usia. Ini terkait dengan masa pandemi covid. Komorbid dan usia sudah kita praktikkan di pemilihan serentak 2020 dan hasilnya cukup memadai," ujarnya.

Hal yang harus diperbaiki selanjutnya adalah beban kerja petugas yang ada di TPS karen Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan sebanyak lima surat suara.

Sehingga, petugas banyak yang mengalami kelelahan dalam proses penghitungan suara.

"Menjadi penting kita lakukan reformulasi teknis. Salah satu alternatifnya adalah bagaimana apabila memungkinkan dan ini sudah dipraktekkan pada rekap di tingkat PPK," ujarnya.

"Apakah memungkinkan dilakukan rekapitulasi dua meja yaitu sebagai gambaran ini usulan-usulan saja memperkaya dalam konteks kita mematangkan perencanaan atau desain pemilu 2024," lanjut dia.

Selain itu, Viryan juga mengusulkan untuk mempersingkat waktu penghitungan suara yang tadinya sebanyak 5 surat suara, menjadi hanya 3.

Kemudian, tambah dia, gizi dan kondisi kesehatan fisik para petugas di TPS juga harus menjadi perhatian bersama.

"Ini hal sederhana yang terabaikan berolahraga. Kalau kita tidak pernah olahraga. Katakanlah dua bulan tidak olahraga tiba-tiba harus kerja berat, itu kan badan kaget dan capek. Ini hal sederhana yang setelah saya perhatikan ini penting untuk diingatkan," ungkapnya.

Sementara hal terakhir yang harus disiapkan juga untuk Pemilu 2024 adalah uang santunan apabila setelah mitigasi masih terjadi adanya kepetugas KPPS meninggal dunia.

"Upaya untuk memperbaiki pengelolaan teknis ini menjadi penting secara nyata dan terukur," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/23/17193151/menurut-kpu-hal-ini-harus-diperbaiki-untuk-cegah-kpps-meninggal-saat-pemilu

Terkini Lainnya

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke