Amnesty Desak Kepolisian Tak Tindaklanjuti Laporan Luhut Terhadap Haris dan Fatia

Luhut melaporkan aktivis Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti atas dugaan pencemaran nama baik.

"Mendesak pihak kepolisian untuk tidak menindaklanjuti laporan ini, untuk bersikap independen dalam menjaga kepentingan negara, kepentingan bangsa di atas kepentingan pemerintah yang berkuasa di satu sisi," ujar Usman, dalam konferensi pers, Rabu (22/9/2021).

"Dan kepentingan perlindungan serta pelayanan masyarakat di sisi lain yaitu kemerdekaan untuk menyatakan pendapat," sambung dia.

Usman mengatakan, Luhut sebagai pejabat negara tidak etis menuntut pidana kepada warganya sendiri.

Menurutnya, pelaporan ini menunjukkan kecenderungan pejabat pemerintah menjawab kritik warga dengan ancaman pidana.

"Ini bertolak belakang dengan pernyataan-pernyataan yang sering diulang oleh Presiden dan pejabat lainnya bahwa pemerintah berkomitmen melindungi kebebasan berpendapat," tegas dia.

Selain itu, Usman mengatakan apabila pelaporan ini berujung pemenjaraan terhadap Fatia dan Haris, justru akan menambah populasi tahanan.

Di mana populasi tahanan di Indonesia belakangan ini tengah menjadi sorotan setelah peristiwa kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu.

"Hanya akan menambah jumlah populasi tahanan dan penjara yang telah mengalami kepenuhan kapasitas. Padahal pemerintah berjanji untuk mengurangi populasi penjara atau populasi tahanan," terang Usman.

Diberitakan, Luhut melaporkan Haris dan Fatia ke Polda Metro Jaya, Rabu ini.

"Saya melaporkan pencemaran nama baik saya dengan polisi. Haris Azhar dan Fatia (yang dilaporkan)," ujar Luhut kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya.

Diskusi antara Haris dan Fatia terkait dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua disiarkan melalui kanal YouTube Haris Azhar berjudul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam.

Pembahasan itu berdasarkan hasil laporan YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, JATAM, Greenpeace Indonesia, hingga Trend Asia, bertajuk Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya.

Dikutip dari Kontras.org, kajian ini memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua dengan mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Dalam laporannya, ada empat perusahaan di Intan Jaya yang teridentifikasi, yakni PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan), PT Madinah Qurrata’Ain (IU Pertambangan), PT Nusapati Satria (IU Penambangan), dan PT Kotabara Miratama (IU Pertambangan).

Dua dari empat perusahaan itu yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ) adalah konsesi tambang emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer atau polisi, termasuk Luhut.