Salin Artikel

[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang "Back Up" Mafia Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembongkaran instalasi bambu Getah Getih oleh Pemprov DKI Jakarta dan pelanggaran aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan Wali Kota Malang ramai diperbincangkan oleh warganet.

Kedua fenomena itu menjadi bahan tulisan opini yang ditulis oleh Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi.

Di dalam opininya yang tayang di desk nasional Kompas.com, Ari mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ihwal pemborosan anggaran dalam membangun instalasi bambu dan Wali Kota Malang Sutiaji yang melanggar aturan PPKM.

Artikel opini yang ditulis Ari Junaedi itu pun menarik minat pembaca Kompas.com dan menjadikannya artikel terpopuler nasional di Kompas.com.

Kemudian, pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta aparat penegak hukum tak melindungi mafia tanah juga menarik minat para pembaca Kompas.com.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan pada "Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria" di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (22/9/2021).

Artikel yang berisikan pernyataan Jokowi soal mafia tanah itu pun masuk ke dalam deretan berita populer nasional di Kompas.com.

Berikut paparannya:

1. Anggaran yang Mubazir di Jakarta...

Warga Jakarta tentu masih ingat dengan pemasangan instalasi batang bambu Getah Getih di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Tugu bambu itu diprotes. Bukan karena kurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai seni seniman lokal, tapi karena biaya yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Biaya Rp 550 juta tidak sebanding dengan umur tugu yang terbuat dari bambu. Dari aspek mana pun, karya seniman Joko Avianto itu sangat unik dan pantas diapresiasi sebagai karya instalasi seni indoor.

Selengkapnya baca: Anggaran yang Mubazir di Jakarta dan Keteladanan yang Hilang di Malang

2. Jokowi: Jangan Ada yang "Back Up" Mafia Tanah

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah.

Oleh karena itu, Jokowi meminta jajaran Polri tidak ragu mengusut para mafia tanah.

"Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah. Kepada jajaran polri saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada "Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria" di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (22/9/2021).

Selengkapnya baca: Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum yang Back Up Mafia Tanah

 

 

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/23/06242781/populer-nasional-anggaran-yang-mubazir-di-jakarta-jokowi-jangan-ada-yang

Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke