Salin Artikel

Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

JAKARTA, KOMPAS.com - Baru-baru ini informasi mengenai penipuan berkedok cek status vaksinasi Covid-19 ramai diperbincangkan di media sosial.

Salah seorang warganet mengungkapkan, teman mereka mengalami penipuan berkedok cek status vaksin.

Dilansir dari siaran pers di laman resmi covid19.go.id, Senin (20/9/2021), warganet tersebut menceritakan bahwa korban penipuan ditanya apakah telah melakukan vaksin.

Berikut narasi yang disampaikan warganet:

“Baru saja, teman saya menerima telepon untuk menanyakan apakah dia telah divaksinasi. Jika dia sudah divaksin, tekan 1. Jika dia belum divaksinasi, tekan 2. Akibatnya, dia menekan 1 Ponsel diblokir, dan informasi PayMe dan perbankan online yang sering digunakannya ditransfer. Semua Orang Perhatian~ Cepat dan teruskan ke lebih banyak orang! Penipuan gaya baru.”

Dari unggahan warganet itu diketahui korban diberikan pilihan untuk menekan angka 1 atau angka 2 pada ponselnya.

Karena merasa sudah divaksin, korban lantas menekan tombol angka 1. Akibatnya, secara otomatis rekening korban akan terblokir serta saldo dalam rekeningnya terkuras habis.

Merespons hal tersebut, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menegaskan bahwa pesan terkait panggilan telepon soal vaksinasi adalah hoaks atau tidak benar.

Dia mengatakan, lembaga resmi pemerintah tidak pernah melakukan panggilan untuk menanyakan status vaksinasi.

"Lembaga resmi pemerintah Indonesia tidak pernah melakukan panggilan menanyakan status vaksinasi warga," ujar Nadia.

"Dengan demikian informasi yang beredar di Facebook terkait panggilan telepon dengan modus mengecek status vaksin tersebut tidak benar. Sehingga informasi tersebut masuk dalam kategori konten palsu," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/20/06162651/kemenkes-tegaskan-pesan-singkat-berkedok-cek-status-vaksinasi-covid-19-hoaks

Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke