Salin Artikel

Bawaslu Ingatkan Agar Pencalonan Eks Koruptor Tak Lagi Jadi Persoalan di Pemilu Mendatang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengingatkan agar semua pihak dapat melihat kembali tujuan penyelenggaraan Pemilu 2024 yaitu menghasilkan pemimpin yang anti korupsi.

Oleh karena itu, Bawaslu hingga kini masih meninjau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang memperbolehkan pencalonan eks narapidana korupsi dalam Pemilu.

"Konsepsi Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan perlu melihat kembali pada tujuan Pemilu untuk menciptakan pemimpin anti korupsi. Penegasan regulasi dan antisipasi persepsi publik," kata Abhan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Senin (6/9/2021).

Abhan mengatakan, pihaknya tidak ingin pencalonan eks koruptor dalam pemilu menimbulkan polemik di masyarakat.

Sebab, menurut dia, pencalonan eks koruptor masih terjadi pada Pemilu 2019. Ia mendorong agar isu krusial tersebut dikaji agar tidak menimbulkan problematika hukum saat implementasi PKPU.

"Pencalonan bagi calon mantan terpidana korupsi, saya kira ini pernah di 2019 kemarin," ucapnya.

Selain itu, Abhan juga memberikan masukan lainnya terhadap PKPU, terutama terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik dalam Pemilu 2024.

Menurut dia, Bawaslu menilai akan ada potensi problematika hukum yang muncul dalam implementasi di lapangan.

Potensi tersebut, lanjut Abhan, akan tetap ada meskipun KPU sudah merumuskan pengaturan dalam rancangan PKPU sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020.

"Akan ada potensi problematika hukum seperti surat keterangan pengganti KTP Elektronik yang masih diperbolehkan, validitas kepengurusan dan keanggotaan contohnya seperti potensi kepengurusan ganda, potensi pencatatan nama pengurus hingga potensi pencatut nama anggota," jelasnya.

Lebih lanjut, Abhan menyampaikan masukannya untuk Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Pemilu 2024.

Menurut dia, Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu.

Dari hal itu, kata dia, Sipol tidak menjadi syarat mutlak untuk pendaftaran Partai Politik di Pemilu 2024.

"Jika menggunakan kata memfasilitasi, dapat diartikan Sipol hanya dijadikan sebagai alat bantu untuk memudahkan Partai Politik dalam pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu," tutur dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/06/18511691/bawaslu-ingatkan-agar-pencalonan-eks-koruptor-tak-lagi-jadi-persoalan-di

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Nasional
Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Nasional
Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

Nasional
Antar UU IKN ke Setneg, Sekjen DPR: Ada 11 Bab 44 Pasal

Antar UU IKN ke Setneg, Sekjen DPR: Ada 11 Bab 44 Pasal

Nasional
UPDATE 27 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 60,70 Persen

UPDATE 27 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 60,70 Persen

Nasional
KSAD Sebut Sertijab Danjen Kopassus Digelar Senin 31 Januari

KSAD Sebut Sertijab Danjen Kopassus Digelar Senin 31 Januari

Nasional
UPDATE 27 Agustus: Bertambah 1.643, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.129.305

UPDATE 27 Agustus: Bertambah 1.643, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.129.305

Nasional
'Setelah 76 Tahun, Masak RI Belum Dianggap Mampu Kelola Kedaulatan di Ruang Udara Sendiri?'

"Setelah 76 Tahun, Masak RI Belum Dianggap Mampu Kelola Kedaulatan di Ruang Udara Sendiri?"

Nasional
Banyak Pihak Ingin PTM 100 Persen Dievaluasi, Ini Tanggapan Menkes

Banyak Pihak Ingin PTM 100 Persen Dievaluasi, Ini Tanggapan Menkes

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Diduga Terima Rp 1,5 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Diduga Terima Rp 1,5 Miliar

Nasional
Selain Eks Dirjen Kemendagri, KPK Umumkan Lagi Andi Merya Nur Tersangka Suap Dana PEN Kolaka Timur

Selain Eks Dirjen Kemendagri, KPK Umumkan Lagi Andi Merya Nur Tersangka Suap Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
UPDATE: Tambah 8.077, Total Ada 35.704 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 8.077, Total Ada 35.704 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Januari: Ada 9.820 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 27 Januari: Ada 9.820 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 27 Januari: 346.733 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 16,62 Persen

UPDATE 27 Januari: 346.733 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 16,62 Persen

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.