Salin Artikel

Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Tak Klaim Sepihak Penanganan Pandemi

Menurut Netty, klaim sepihak yang berlebihan dapat melemahkan upaya penanganan pandemi.

"Jangan sampai menjadi overclaiming sepihak yang meninabobokan dan melemahkan semangat serta upaya penanganan pandemi," kata Netty saat dihubungi, Minggu (29/8/2021).

Menurut politikus PKS itu, pemerintah perlu melihat soal penanganan pandemi dalam perspektif yang objektif.

Misalnya, dengan merujuk kepada indikator-indikator yang ditetapkan oleh para ahli dan lembaga yang mengurusi bidang kesehatan.

Netty menyinggung survei nasional yang menyatakan mayoritas masyarakat Indonesia belum sepenuhnya puas dengan penanganan pandemi oleh pemerintah.

"Kadar atau indeks keberhasilan penanganan seharusnya berdasarkan data yang valid dan akurat tentang angka testing (pengetesan) dan tracing (pelacakan), penurunan bed occupancy rate (BOR), penanganan isolasi mandiri, ketersediaan obat, alat kesehatan dan oksigen, serta cakupan vaksinasi," ucapnya.

Netty mengungkapkan, sampai saat ini masih banyak tunggakan rumah sakit yang belum dibayar pemerintah. Insentif tenaga kesehatan juga banyak yang belum cair.

Selain itu, lanjut dia, distribusi bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi semrawut.

"Padahal angka pengangguran, korban PHK, CPMI gagal berangkat, pelaku UMKM yang gulung tikar, serta rumah tangga pra sejahtera terus bertambah menunjukkan bahwa penanganan belum sepenuhnya berhasil," tuturnya.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan pimpinan parpol koalisi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8/2021), Presiden Joko Widodo mendapatkan dukungan penuh soal penanganan pandemi Covid-19.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai, penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah pada saat ini sudah berada di jalur yang benar.

Seharusnya, kata dia, langkah itu diikuti dengan kedisiplinan masyarakat di dalam pelaksanaan protokol kesehatan.

"Kita sudah benar. Makanya saya bilang dukung Bapak (Presiden Jokowi), jalur kita sudah betul," ujar Megawati sebagaimana dikutip dari tayangan di YouTube Sekretariat Presiden yang diunggah pada Sabtu (28/8/2021).

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan, kepemimpinan Jokowi selama pandemi berjalan efektif.

Berbagai kebijakan yang diputuskan pemerintah pun dinilai telah diambil dengan baik.

"Kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah ada di jalan yang benar. Kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat ke Bapak, saya lihat, saya saksi, saya ikut di kabinet," kata Prabowo.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/29/19040161/anggota-komisi-ix-dpr-minta-pemerintah-tak-klaim-sepihak-penanganan-pandemi

Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke